DEPROV,Elnusanews - Adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum tepat sasaran, salah satu anggota Legislator DPRD Sulut, Lucia Taroreh, angkat bicara.
Menurut Taroreh, Kepala Sekolah (Kepsek) harus lebih proaktiv lagi dalam menginventarisir data siswa yang kurang mampu atau siswa yang berhak menerima KIP.
" Jadi, Kepsek harusnya proaktiv dalam mendata para siswanya, karena merekalah (Kepsek) yang paling tahu bagaimana kondisi ekonomi dari para siswa," ujar Taroreh, saat diwawancarai diruang kerjanya.
Dikatakannya juga bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengucurkan dana untuk program pendidkan.
" Saya berharap agar dinas ataupun instansi terkait dapat memberikan sosialisasi bagi setiap sekolah-sekolah yang ada, agar tahu program dari pemerintah," tukasnya.
Terpisah, senada dengan Lucia Taroreh, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) Diknas Sulut, Jendri Sualang SPd MAP, saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan seharusnya Kepseklah yang menginvetarisir mana siswa miskin yang layak untuk menerima KIP.
" Jadi, nantinya Kepseklah yang mengusulkan siswa yang kurang mampu melalui entry data di sistem Dapodik sekolah," bebernya.
Sualang juga menandaskan apabila ada siswa yang terlanjur mendapatkan KIP tapi penilaian dari Kepsek siswa yang bersangkutan berasal dari kalangan mampu, maka itu bisa dianulir oleh kepsek.
" Jadi, ada juga yang sudah terlanjur mendapat Kartu Indonesia Pintar tapi penilaian kepala sekolah dia kaya, itu bisa dianulir oleh kepsek," tandas Sualang. (RaKa)
Menurut Taroreh, Kepala Sekolah (Kepsek) harus lebih proaktiv lagi dalam menginventarisir data siswa yang kurang mampu atau siswa yang berhak menerima KIP.
" Jadi, Kepsek harusnya proaktiv dalam mendata para siswanya, karena merekalah (Kepsek) yang paling tahu bagaimana kondisi ekonomi dari para siswa," ujar Taroreh, saat diwawancarai diruang kerjanya.
Dikatakannya juga bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengucurkan dana untuk program pendidkan.
 |
| Foto : Lucia Taroreh |
" Saya berharap agar dinas ataupun instansi terkait dapat memberikan sosialisasi bagi setiap sekolah-sekolah yang ada, agar tahu program dari pemerintah," tukasnya.
Terpisah, senada dengan Lucia Taroreh, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) Diknas Sulut, Jendri Sualang SPd MAP, saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan seharusnya Kepseklah yang menginvetarisir mana siswa miskin yang layak untuk menerima KIP.
" Jadi, nantinya Kepseklah yang mengusulkan siswa yang kurang mampu melalui entry data di sistem Dapodik sekolah," bebernya.
Sualang juga menandaskan apabila ada siswa yang terlanjur mendapatkan KIP tapi penilaian dari Kepsek siswa yang bersangkutan berasal dari kalangan mampu, maka itu bisa dianulir oleh kepsek.
" Jadi, ada juga yang sudah terlanjur mendapat Kartu Indonesia Pintar tapi penilaian kepala sekolah dia kaya, itu bisa dianulir oleh kepsek," tandas Sualang. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment