DEPROV,Elnusanews - Ratusan orang yang
tergabung dalam Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Kota Dalam Provinsi
(AKDP) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (27/9/16) siang menggelar aksi
demo damai di kantor DPRD Sulut.
 |
| Foto : Aksi demo damai para sopir AKDP di depan Kantor DPRD Sulut |
Para pendemo diterima langsung oleh
tiga anggota legislator DPRD sulut yakni, James Karinda, Boy Tumiwa, dan
Rocky Wowor.
Para pendemo yang mayoritas berprofesi
sebagai sopir angkutan AKDP menyuarakan beberapa tuntutan yakni :
1.
Memohon kepada Gubernur dan Kapolda Sulut agar menertibkan kendaraan Taxi Gelap (Plat Hitam) di jalur tertentu di wilayah sulut.
2. Memohon
kepada Gubernur dan DPRD Sulut untuk memperhatikan para pengusaha dan
pengemudi AKDP yang adalah angkutan resmi sesuai dengan UU Lalu Lintas
No 22 Tahun 2009.
3. Para pengusaha AKDP selalu memenuhi kewajiban
mengurus STNK, Izin Trayek, Retribusi terminal dan Jasa Raharja.
4.
Pendapatan para pengusaha dan pengemudi AKDP sangat menurun karena
adanya Taxi Gelap (Plat Hitam).
5. Bubarkan pangkalan Taxi Gelap dan
fungsikan terminal AKDP di Sulut.
Menanggapi tuntutan dari para sopir, Jems Karinda
mengatakan akan menyampaikan tuntutan ini secara terbuka kepada pimpinan
DPRD agar bisa disampaikan lagi kepada Gubernur dan Wagub serta pusat
dan akan segera ditindaklanjuti oleh komisi III.
"Yang pasti, kami akan
menyampaikan hal ini untuk ditindaklanjuti karena kalau tidak hal ini akan
panjang. Kalau ini dibiarkan secara terus menerus kasihan nasib dari
para sopir ini," ujar Ketua Komisi IV yang membidangi Kesra.
Karinda
juga menandaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan Anggota DPRD sulut
lainnya memaklumi kehadiran dari para pendemo, karena jika mata
pencaharian dari para sopir terhambat, dampaknya akan berimbas pada
keluarga baik dari segi ekonomi pendidikan dan lain-lain.
"Karena itu
kita sepakat dari DPRD bahwa kita akan memperjuangkan hal ini. DPRD
tidak akan memutuskan karena keputusan itu ada pada eksekutif dalam hal
ini Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat," tandasnya sembari
menambahkan bahwa DPRD mempunyai kekuatan untuk menekan dan menyampaikan
aspirasi kepada gubernur supaya memperhatikan aspirasi dari para sopir
dan pengusaha. Aksi demo damai dari para sopir AKDP tersebut mendapat
pengawalan ketat dari aparat keamanan. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment