DEPROV,Elnusanews - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (20/9/16), menggelar rapat lanjutan dengan TAPD Sulut dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam rapat tersebut salah satu anggota Banggar, Eddyson Masengi mempertanyakan efisiensi dari perubahan anggaran.
Dalam rapat tersebut salah satu anggota Banggar, Eddyson Masengi mempertanyakan efisiensi dari perubahan anggaran.
"Apakah perubahan dan peruntukkan yang telah dilakukan merupakan efisiensi atau hal prioritas? Karena seharusnya yang sektoril itu harus berhubungan dengan masyarakat. Apakah itu berhubungan dengan prioritas? Apakah betul-bertul prioritas? Misalnya pendidikan pertanian berkurang sekian. Berikan penjelasan," tanyanya kepada Tim TAPD.
Tidak hanya itu, salah satu anggota BAnggar lainnya yanki Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda juga mempertanyakan pengurangan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena pengurangannya cukup signifikan.
“Kami berharap pendidikan dan kesehatan akan menonjol jauh. Tetapi ini tidak. Padahal hal ini (pendidikan dan kesehatan) dari keinginan masyarakat. Dan keinginan-keinginan ini terjawab dari pidato-pidato gubernur dan wakil gubernur. Harusnya itu tergambar dari implementasi kebijakan yang ada,” ujar Karinda.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Ir Siswa Rahmat Mokodongan menyampaikan, tidak satupun yang dapat memprediksi adanya perubahan seperti ini.
“Apakah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terkena pengaruh krisis global. Imbasnya tidak hanya ke Negara tapi juga ke daerah kita,” pungkas Sekprov Sulut. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment