DEPROV,Elnusanews - Pro kontra terkait rencana pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) Mewah bagi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang berbandrol 1.7 Milyar, terus bergulir. Belakangan, banyak pihak yang kemudian setuju dengan rencana tersebut.
 |
| Foto : Ir Julius Jems Tuuk |
Seperti apa yang dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Sulut, Ir Julius Jems Tuuk. Menurut Tuuk, lepas dari segala bentuk atribut kepartaiannya di PDIP, dirinya berpendapat dengan dialokasikannya anggaran sekira 1,7 Milyar untuk pengadaan Mobnas mewah merupakan hal yang wajar, karena sudah sesuai dengan prestasi Gubernur Dondokambey.
"Jika kita bicara dari sisi non partai, saya berpendapat dengan mobil seharga begitu adalah hal yang wajar, karena kenapa? karena kinerja pak OD bagus, dan ini fakta," tegas Tuuk, kepada Elnusanews.com. Sabtu (1/10/16) kemarin
Dikatakan Tuuk, jika Gubernur Dondokambey diibaratkan sebagai seorang Chief Exekutiv Officer (CEO) di salah satu perusahaan swasta, dimana stakeholdernya adalah masyarakat Sulut dan dibantu oleh begitu banyak manager dalam hal ini adalah kepala-kepala SKPD maka, Mobnas seharga 1,7 M itu wajar, karena banyak prestasi yang telah Gubernur Dondokambey torehkan bagi Sulut.
"Menurut saya, wajarlah dengan prestasi yang telah pak OD torehkan, bahkan sangat wajar. Malah justru mobil ini kemurahan," tukasnya.
Dijelaskannya pula, apabila seseorang berprestasi sudah sepantasnya harus dihargai, karena penghargaan hanya dimiliki oleh orang berprestasi dan prestasi dari Gubernur Dondokambey faktanya dilapangan banyak yang berbicara. Dan itu pun tidak hanya masyarakat, seorang presiden pun mengakuinya.
"Prestasi pak OD adalah fakta dilapangan, dan orang-orang pun berbicara tentang prestasi ini. Sampai presiden pun mengakui prestasi pak OD ini," ujarnya.
Terkait dengan sumber anggaran yang dipangkas kemudian digeser untuk pembelian Mobnas mewah, Tuuk mengatakan agar jangan hanya melihat dari satu sisi, akan tetapi harus dari sisi yang berbeda.
"Memang diawal tidak dianggarkan, terus kalau tidak dianggarkan sekarang mau dianggarkan kapan? artinya kita harus melihat ini dari angle yang berbeda. Sementara untuk belanja 1.7 M apa melanggar aturan? Kan tidak. Jika demikian, apa yang salah dengan belanja ini ?' kilahnya.
Tuuk pun menandaskan, sekalipun anggaran dipangkas, tetapi APBD tahun 2106 jauh lebih tinggi dari APBD 2015.
"Coba lihat data, kan masih naik signifikan 2.9 Triliun untuk tahun 2016, sedangkan tahun 2015 2.4 Triliun atau hampir 2.5 Triliun, ada selisih 400 milyar banyaknya. Jadi, jangan dilihat angkanya, akan tetapi lihat item-itemnya yang dipotong dari perjalanan dinas SKPD," tandas Tuuk, sembari menambahkan bahwa sejak 8 bulan dilantik, Gubernur Dondokambey belum menggunakan mobil dinas . (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment