 |
| Anggota Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan Arteria Dahlan Saat Foto Bersama Asisten 1 Setdaprov Sulut John Palandung. |
Anggota Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, yang juga selaku anggota Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan kunker ke Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka melihat langsung terkait pembangunan yang ada di daerah perbatasan tersebut.
"Kenapa memilih kunjungan ke Talaud karena kita lihat ini yang harus dijadikan perhatian khusus, pak Jokowi sudah ke Miangas, pak Gubernur sudah melihat bersama dengan pak Jokowi, banyak janji yang dihadirkan dan tentunya menjadi harapan masyarakat, adalah suatu fakta dimana Miangas setelah ditinggal, ya kembali lagi tertinggal, kenapa? kita melihat betul bagaimana tata kelola pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan tidak didasarkan pada kebutuhan wilayah. Dijadikan pembangunan Miangas sama seperti pembangunan yang di daerah Jawa, maka dari itu kita ingin hadir kesana akan tetapi kami sangat kecewa, kita sangat sedih, kita yang punya kesibukan yang begitu banyaknya untuk meluangkan waktu ke Talaud itu minimal dua hari kerja tapi kita paksakan hadir tapi kepala daerahnya tidak datang (Bupati Sri Wahyuni Manalip)," ungkapnya dengan nada kecewa kepada elnusanews.com, Jumat (19/10/2017) sore tadi di VIP Room Pemerintah Sulut di Bandara Samrat Manado.
Lanjutnya pembangunan wilayah perbatasan, evaluasi dan koreksi yang kita lakukan tidak mungkin berjalan dengan sendirinya itu melibatkan lintas sektoral, itu melibatkan pemerintah provinsi dan melibatkan pemerintah Kabupaten yang ada disitu.
"Bayangkan kita-kitanya hadir tapi ibu Bupati Kepulauan Talaud tidak hadir, makanya saya meminta dengan tegas kepada BNPP untuk bersurat kepada Mendagri, kami meminta juga melalui bapak Asisten 1 John Palandung untuk menegur ibu Bupati dan nantinya pimpinan DPR RI akan menyurat ke Mendagri untuk melakukan sanksi tegas, sanksi keras terkait dengan kebijakan ibu Bupati meninggalkan Kabupaten Kepulauan Talaud pada saat kehadiran kunjungan Timwas Pembangunan Perbatasan DPR RI. Kita merasa sama sekali tidak dihargai oleh Bupati Talaud, kasihan masyarakat Talaud, kasihan rakyatnya, apalagi kemarin kita melihat apa yang menjadi aspirasi rakyat tidak sama dengan yang menjadi aspirasi dari teman-teman birokrasi yang ada disana sehingga ini juga menjadi pencermatan kami juga terkait dengan permintaan atau permohonan nanti dari pemerintah Kabupaten Talaud terhadap pemerintah pusat nantinya. Tidak ada yang perlu disalahkan tapi memang suatu etika dalam melaksanakan pemerintahan yang baik," tandasnya.
Hal lain juga dikatakan salah satu anggota Anggota Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, yang juga selaku anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Kabupaten Kepulauan Talaud lebih khusus pulau Miangas saat ini sudah ada kemajuan dalam beberapa tahun ini yang sebelumnya cenderung terabaikan wilayah-wilayah perbatasan.
"Tapi sekarang sudah ada pembangunan bandara di Miangas serta pembangunan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Kedepan saya juga berharap kepada pemerintah agar wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena apapun daerah perbatasan merupakan garda terdepan Indonesia," harapnya.
Saat ditanya awak media soal tidak adanya Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip, dirinya mengatakan penjelasannya bahwa Bupati sedang persiapan ke Amerika.
"Intinya kan dari hasil rapat kemarin bersama DPR RI bisa disampaikan oleh aparatur pemerintah daerah kepada Bupati dan nanti juga kami akan menyampaikan kendala-kendala di wilayah perbatasan, kemudian juga capaian-capaian yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, nanti kami akan sampaikan ke pemerintah pusat agar tetap komitmen pemerintah untuk wilayah perbatasan menjadi prioritas," pungkasnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment