DEPROV,Elnusanews - Ketua DPW Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk membeberkan kerugian daerah setiap tahun terhadap pertambangan di Sulut sedikitnya Rp 650 miliar. Menurut Tuuk, data Apri Sulut, ampir disetiap kabupaten/kota terdapat pertambangan rakyat, dan ini tak pernah disentuh retribusi.
Hal ini dikatakan Tuuk saat menggelar rapat kerja DPW APRI Sulut, Kamis (17/01) siang.
"Data Apri, setiap tahunnya jika dikalkulasi total penghasilan pertambangan rakyat ini lebih dari Rp 6 Triliun, makanya saya mendesak agar Pemprov Sulut segera melakukan langkah pembentukan perda untuk pungut PAD di sektor pertambangan rakyat ini," tegas Tuuk.
Politisi yang baru saja di anugerahi legislator terbaik oleh Forward ini mengatakan Perda ini diberikan kewenangan bagi daerah untuk pengelolaannya lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Pengelolaan oleh BUMD dengan meminta agar pemerintah mengeluarkan WIUP, dan ini perlu peran besar dari dinas energi sumber daya mineral, karena masyarakat penambang saat ini membutuhkan kepastian perlindungan hukum dan dibuatkan regulasi agar rakyat nyaman menambang" tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment