DEPROV,Elnusanews -- Terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021, personil Komisi I DPRD Herol Vresly Kaawoan (HVK) yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM, dan kamtibmas, yang di dalamnya memfasilitasi berbagai macam regulasi angkat bicara.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, hal ni dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan di sektor perekonomian.
Dalam rangka pemulihan ekonomi, Bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sulut ini, melihat sangat membuka peluang terhadap para petani pohon aren di Sulut, karena legalitas terhadap produksi dan pemasaran minuman beralkohol.
“Walaupun di sisi lain ada dampak negatifnya terhadap produksi minuman beralkohol. Tapi tidak usah saya jelaskan lagi dampak negatifnya, karena kita sama-sama sudah tau dampaknya bila di konsumsi berlebihan,” ujar Kaawoan.
Dikatakannya Kaawoan yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Kehutanan, dalam situasi ini kita harus dapat menimbang antara pertumbuhan ekonomi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat miras.
“Oleh dan sebab itu, kehadiran Perpres sudah selayaknya dijabarkan oleh masing-masing pimpinan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, dengan menindaklanjuti lewat pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota,” bebernya.
Dia pun mengingatkan, kajian atau materinya harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.
“Tentunya juga bisa menghadirkan unsur-unsur yang terkait, dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Misalnya mengundang Forkopimda dan tokoh masyarakat, untuk menyelaraskan materi dan keadaan atau kondisi masyarakat,” tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment