DPRD Sulut Gelar Rapat Pembahasan Komisi Dengan Mitra Kerja

Rapat Pembahasan Komisi dangan Mitra Kerja SKPD

DEPROV, Elnusanews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT), menggelar Rapat Pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja SKPD, terkait dengan penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD provinsi Sulut TA 2016 beberapa hari lalu. Rapat yang digelar selama tiga hari mulai dari tanggal 23 sampai dengan 25 November 2015, berlangsung secara marathon oleh empat komisi yang ada di DPRD Sulut.

Rapat Pembahasan Komisi I dengan Mitra Kerja Biro Hukum Setdaprov Sulut

Dalam rapat pembahasan dengan komisi, para mitra kerja memaparkan semua Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD sebagaimana yang telah tertuang dalam KUA PPAS TA 2016. RKA sendiri merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Rapat Pembahasan Komisi I dengan Mitra Kerja Biro Hukum Setdaprov Sulut

Berikut beberapa pemaparan pembahasan RKA SKPD, yang disampaikan oleh mitra kerja kepada masing-masing komisi yang ada di DPRD Sulut. Komisi I yang membawahi bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM dengan Mitra Kerja Biro Hukum Setdaprov Sulut. Anggota dewan yang terhormat dari Komisi I Netty Pantouw mempertanyakan perihal anggaran untuk pembelian beberapa Meubel dan barang elektronik lainnya seperti Laptop dan Mic Wireless. selain itu juga, Pantouw mengoreksi atas kinerja dari Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Glady Kawatu, terkait dengan buku APBD-P yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pihak eksekutif, sedangkan anggaran sudah dan sementara dipakai oleh eksekutif. Menanggapi hal tersebut Kawatu mengatakan bahwa kondisi ruang kerja biro hukum saati ini tidaklah representatif, maka dari itu harus ada sentuhan tangan keibuan untuk merenovasi agar ruang kerja bisa jadi nyaman. terkait dengan belum ditanda tanganinya buku APBD-P sampai saat ini, ia (Kawatu) pun meminta maaf atas keterlambatan penandatangan tersebut.

Rapat Pembahasan Komisi II dengan Mitra Kerja Bank Sulut

Rapat Pembahasan Komisi II dengan Mitra Kerja Biro Umum Setdaprov Sulut

Komisi II yang membawahi bidang Perekonomian dan Keuangan dengan mitra kerja Bank Sulut, dimana bank sulut merupakan bank yang mendongkrak daripada belanja dan anggaran APBD. Salah satu anggota dewan yang terhormat dari komisi II Marvel D Makagansa mempertanyakan akan proses rekruitment karyawan dari Bank Sulut sendiri. Menanggapi pertanyaan tersebut Direktur Utama Bank Sulut Johanis Ch. Salibana mengatakan dalam proses perekrutan karyawan bank sulut berdasarkan atas kebutuhan yang diminta, baik yang diminta oleh bagian perencanaan ataupun yang diminta oleh cabang-cabang bank sulut yang tersebar di beberapa daerah.

Rapat Pembahasan dengan Mitra Kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Rapat Pembahasan dengan Mitra Kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), BPJN, dan Balai Sungai

Komisi III yang membawahi bidang Pembangunan dengan mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum, Salah satu anggota dewan yang terhormat komisi III Eddyson M Masengi mempertanyakan perihal sejauh mana pembangunan jalan Ring Road tiga yang sementara dikerjakan oleh PU agar secepatnya bisa digunakan untuk mengurai kemacetan yang ada di kota Manado. Sementara itu menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pu Ir J E Kenap mengatakan bahwa proses pembangunan jalan ring road tiga sementara dikerjakan, dan secepatnya akan dirampungkan.

Ketua Komisi IV James Karinda, wakil ketua Inggried Sondakh, dan Sekretaris Fanny Legoh serta Anggota Komisi IV Nori Supit dan Hj Muslimah Mongilong saat rapat pembahasan

Rapat Pembahasan Komisi IV dengan Mitra Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut

Komisi IV yang membawahi bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan Mitra kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam RKA SKPD tahun 2016 yang disampaikan, Sekretaris komisi IV Fanny H B Legoh meminta kepada Disbudpar agar program-program yang kiranya tidak terlalu signifikan peruntukannya untuk bisa dipangkas atau digeser anggarannya. Fanny mengusulkan alangkah baiknya anggaran yang terlalu signifikan tersebut bisa digeser untuk membuat program ataupun event-event yang bertaraf internasional, agar supaya kebudayaan yang ada di Sulut bisa lebih terkenal lagi didunia internasional,tidak hanya itu juga, nantinya penyelegaraan event tersebut bisa mendukung program dari Pj Gubernur Sulut “Mari Jo Ka Manado”. Sementara itu menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut memberi apresiasi usulan tersebut, dan akan segera membuat perubahan ataupun pergeseran anggaran agar supaya apa yang menjadi usulan tadi bisa direalisasikan secepat mungkin oleh pihaknya. (adv)

12:48 AM