Hal ini diungkapkan Dirjen Otda Kemendagri DR Soni Sumarsono di acara Biro Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Selasa (24/11) . "Akhir desember dari dirjen otda akan melakukan perubahan terkait pengganti PP 41 menyangkut kelembagaan, dalam perubahan dimana akhir desember ada pengganti PP 41 dan semua hasil data di entri akan menjadin kunci sulut masuk kategori maksimum untuk SKPD, " tandas Sumarsono.
Dikatakan Sumarsono juga, data entri yang diberikan Pemprov Sulut dari data SKPD-nya, problemnya nanti bisa ada integrasi SKPD, sehingga untuk menyelesaikan hal itu perlu ada aturan PP kedua yakni kompetensi jabatan khusus untuk eselon II. Menurut Sumarsono, kompetensi jabatan kalau eselon 2 melalui seleksi utk melihat bagus dan tak bagusnya, sehingga harus ada standart kompentensi minimum, seperti harus diikutsertakan training contohnya di Diknas dimana guru ikut kompetensi.
Namuan SUmarsono merasa khawatir bila ada pejabat eselon 2 yang setelah ikut komptensi hanya satu sampai dua orang yang lulus, termasuk di kabupaten/kota, sehingga hal ini akan direview kembali.
Sumarsono yang blusukan ini pun berharap, mudah mudahan lembaga di Pemprov tidak minimum, sehingga korban eselon 2 yang diintegrasikan tak terjadi, namun bagian reformasi birokrasi ini akan ada penilaian independen, sehingga dimintakan agar data yang diminta tak salah mengisi. " Dari 46 SKPD di Pemprov kalau diputuskan hanya 30 SKPD, maka berapa banyak yang diintegrasi kalau pendataan organisasi dimana lelang desember harus selesai," tegas Sumarsono.(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment