Seriusi Pembahasan Ranperda BUMD, Pansus BUMD Tancap Gas

Suasana rapat perdana antara Pansus BUMD dengan pihak Eksekutif

DEPROV,Elnusanews - Pantia Khusus (PANSUS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (11/5/16) siang, menggelar rapat guna membahas substansi dari Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA).

Menurut ketua Pansus BUMD, Teddy Kumaat, Perda BUMD yang merupakan Perda inisiatif dari komisi II DPRD Sulut ini memiliki perbedaan-perbedaan dengan Perda-perda usulan dari pihak eksekutif.

"Artinya perbedaannya, karena ini perda inisiatif maka ini terbaru. Terbaru dalam artian, yang biasanya kita (Red DPRD) yang mengkritisi, kita yang memberikan masukan, dan kita yang merespon. Namun, sekarang yang mengkritisi, memberikan masukan serta, merespon rancangan Perda ini adalah pihak eksekutif," jelas Kumaat.

Dalam rapat tersebut, Kumaat yang didampingi oleh sekertaris pansus BUMD Ferdinand Mangumbahang, dan anggota pansus BUMD lainnya seperti Netty A Pantouw dan Boy Tumiwa juga mengatakan bahwa Badan Layanan Usaha (BLU) sempat disampaikan oleh Gubernur untuk dimasukan dalam perda BUMD, namun ternyata setelah dipelajari BLU tidak bisa dimasukan dalam perda BUMD, karena adanya perbedaan filosofis antara keduanya.

" Perda yang sudah disahkan oleh Depdagri, seperti di jawa barat, jawa timur dan jawa tengah bahwa tidak ada BLU di dalam ranperda BUMD. Karena secara filosofis ada perbedaan antara BUMD dan BLU. Kalau BUMD itu lebih orientasinya kepada profit, maka BLU memang orientasinya profit, namun lebih kepada pelayanan sosial. Jadi ini memang musti dipisahkan," ujar Kumaat yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Sulut, Sanny Parengkuan selaku pihak eksekutif mengungkapkan bahwa Perda BUMD ini sangat penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu pembahasan ini harus dipercepat.

"Boleh dikata bahwa ini sudah sangat mendesak, karena banyak program-program strategis yang penanganannya harus melalui BUMD, sperti KEK, infrastruktur tol, harga pangan, listrik, BBM dsb," tutur Parengkuan.

Terkait dengan BLU, Parengkuan menandaskan bahwa latar belakang Gubernur menyampaikan hal tersebut karena ini sudah sangat mendesak dan tinggal pemandangan umum yang menyinggung peningkatan pelayanan publik. 

"Jadi untuk peningkatan pelayanan publik ini perlu adanya konstitusi yang bisa memayungi efektifitas dan akselerasi organisasi tersebut," tandasnya. (RaKa)

6:51 PM