Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka menilai bahwa upaya sangat serius dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandow untuk Pemprov Sulut meraih Opini yang baik dari BPK patut diapresiasi.
"Karena iu menunjukan bahwa mereka berdua adalah pasangan pemimpin yang bertanggung jawab padahal kalau diperhatikan Opini BPK yang muncul dan diprediksi akan tidak sesuai harapan itu bukan dimasa pemerintah mereka," ungkap Mantan Aktivis UGM ini.
Lanjut ia mengatakan sebenarnya mereka (OD-SK -red) saja bisa membiarkan atau dengan kata lain tidak peduli dengan apapun hasil Opini yang akan dikeluarkan BPK.
"Karena ini bukan tanggung jawab mereka (OD-SK) tapi secara logika pemerintahan ini tanggung jawab pemimpin sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini seharus para kepala SKPD berupaya membantu Gubernur dan Wagub sehingga mendapatkan Opini BPK yang baik. Jika mau dianalogika kepala SKPD yang bekerja kurang maksimal OD-SK justru yang membenahi. Jadi harus ada pengertian dari para kepala SKPD mengingat sudah dibantu oleh OD-SK," tandas Tumbelaka.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, soal opini nanti yang akan diberikan oleh BPK itu bukan masalah, baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Disclaimer sekaligus, karena ukurannya ada pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kalau nanti Disclaimer itu jawaban saya pas-pas sebagai alasan semakin kuat untuk mengganti 30 orang nanti. Ya kalau dayanya seperti ini bisa naik dari 20 orang (menjadi 30 orang pejabat, red)," ungkap Kandouw.
Dijelaskan Wagub, walaupun sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bisa pejabat ada non job, kecuali ada rekomendasi dari aparat hukum dan BPK.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment