DEPROV,Elnusanews - Setelah bertemu dengan ketua DPRD Suut, Andrei Angouw, Pekan lalu, Selasa (13/9/16) tadi, perwakilan dari Petani yang terdiri dari Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (ACPI) Sulut dan Himpunan Petani Cengkih (HPCI) Sulut, kembali bertemu dengan pimpinan DPRD Sulut, Komisi II DPRD Sulut, unsur Pemerintah Provinsi (Ekskutiv) yang di wakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian, Kadis Perindag, serta Kadis Perkebunan provinsi Sulut.
 |
| Suasana Rapat dengar Pendapat |
Dalam Rapat Dengar Pendapat kali ini, para pengurus ACPI dan HPCI Sulut membicarakan beberapa poin-poin penting terkait dengan anjloknya harga komoditi unggulan di Nyiur Melambai yang berkisar hingga 82 ribu sampai dengan 84 ribu/kg kering.
Dikatakan Wakil Ketua APCI Sulut, Paulus Adrian Sembel, bahwa harga yang ada sekarang ini tidaklah wajar karena apabila dipertimbangkan dengan biaya masa panen yang bisa mencapai 60-69 ribu/kg.
"Harga ini sangat tidak wajar, sebab ongkos/biaya panen bisa mencapai 62-69 ribu/kg kering," tukasnya.
APCI Sulut dibawah pimpinan Ketuanya Toni Mukuan, dan Sekertaris Sefanya Oratmangun serta para pimpinan lainnya seperti wakil ketua Setly Khdong, Marlon Sumarauw, Jemmy Saroinsong, dan bendahara APCI Sulut Amon Tumonggor, mendesak agar supaya lembaga legislatif dan eksekutif dapat menghentikan impor cengkih yang berasal dari luar.
" Kami mendesak kepada pihak legislatif dan eksekutif agar dapat menghentikan import cengkih dari luar karena ini sangat merugikan para petani cengkih di sulut," tegas Sembel.
Menanggapi hal tersebut Wakil ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu, yang didampingi oleh Wenny Lumentut, sepakat untuk merekomendasikan penghentian Import cengkih dari luar karena ini akan dapat merugikan petani cengkih apabila import cengkih ini tidak dihentikan.
" Yang harus kita garis bawahi. Kita harus buat komitment dan DPRD Setuju untuk melakukan penghentian import cengkih dari luar. Tapi yang pasti import cengkih yang disuarakan oleh petani cengkih, DPRD berada di belakang para petani, karena dampak dampak dari import cengkih ini dapat mempengaruhi harga dan itu yang terjadi dan membawa kesulitan bagi petani," jelas SVR sembari menambahkan bahwa cukai rokok setiap tahun naik 133 triliun naik menjadi 140 triliun, Dan itu ada kaitanya dengan penerimaan pemprov 120 milyar lebih dalam satu tahun.
Berikut poin-poin penting yang disuarakan oleh para petani cengkih.
1. Soal import cengkih harus dihentikan dan regulasi yg ada di departemen perdagangan bisa dihapus ttg import cengkih.
2. Harus ada regulasi yang mengatur tetang cengkih bukan hanya tembakau dan berharap adanya Patokan Harga Dasar (PHD) secara nasional pertahun sebesar rp. 100/kg kering.
3. Konsep resi gudang yang bisa diterapkan di Sulut.
4. Perbankan diminta untuk memfasilitasi Dana pra panen kepada petani lewat kredit lunak seperti KUR.
5. Perusahaan rokok seperti Djarum, GG, Bentoel dan Sampoerna dapat membuka pembelian langsung ke petani saat ini.
6. Dana bagi hasil cengkih yang masuk ke Sulut 120 miliar harus transparan dalam pemanfaatannya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment