Wacana Penundaan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Tony Kullit dan Taufik Tumbelaka

MANADO,Elnusanews -- Langkah KPU Sulut menunda beberapa tahapan Pilkada 2020 di Sulut akibat dari penyebaran Covid-19 yang makin merebak di tanah air mendapat tanggapan positif dari beberapa kalangan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Sulut Tony F. Kullit.

Kepada wartawan, Rabu (25/03/20) siang, Tonny mengungkapkan, langkah KPU Sulut menunda beberapa tahapan Pilkada Sulut sudah baik karena hal tersebut dinilai merupakan langkah preventif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulut.

"Ini juga kan merupakan langkah anstisipasi, supaya jangan sampai covid-19 ini sudah menyebar dan orang-orang masih pada kumpul kumpul. Nah, ini saya kira merupakan antisipasi yang bagus dari KPU," kata Tony,

Lanjut dijelaskannya pula, memang penundaan Pilkada Sulut merupakan wewenang dari KPU Sulut apalagi melihat kondisi yang ada sekarang ini dimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sulut sendiri telah mengeluarkan kebijakan  work from home.

"Tentunya itu merupakan domain dari KPU dengan melihat sikon yang ada karena apalagi dalam himbauan pemerintah pusat dan pemprov untuk sementara tidak ada kumpul-kumpul orang, dan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah pun sekarang dipindahkan ke rumah-rumah pribadi karena untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 dan, itu merupakan salah satu cara yang baik," jelasnya.

Tidak hanya pelaksanaan Pilkada, dikatakan Tony juga, untuk Olimpiade 2020 yang sedianya akan digelar di Tokyo mengalami penundaan. Apalagi dalam waktu dekat ini KONI akan menghadapi PON dan Pelatda.

"Jangankan pilkada, olimpiade 2020 di tokyo di tunda. Nah KONI sekarang lagi menghadapi PON bulan oktober kemudian KONI juga akan menghadapi Pelatda. Pelatda ini dimulai bulan depan atau 2 bulan depan, dan ini kemungkinan bisa bergeser atau ditunda karena inikan istilahnya Force Majeure. Jadi mau tidak mau kita harus antisipasi dari jauh-jauh hari, lebih baik mencegah dari pada mengobati," paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif TAC Taufik Tumbelaka mengungkapkan memang  saat ini kita dihadapkan dengan suatu situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan bersama yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Pemerintah terlebih di Sulut otomatis kewalahan menghadapi karena menghadapi wabah ini membutuhkan biaya sangat besar. Sementara Pemerintah di Sulut, Pemprop dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya telah terpaksa melakukan efisiensi APBD guna  mensukseskan Pilkada serentak pada 23 September 2020. Untuk Pilkada Gubernur Sulut saja, APBN Sulut terserap sekurangnya 360 milyard Rupiah, itu masih diluar APBD di 7 Kabupaten / Kota.

"Munculnya wacana penundaan Pilkada Serentak tahun 2020 dengan harapan anggaran Pilkada serentak dapat digeser untuk menghadapi masalah virus corona dan dampak ekonomi lainnya adalah wacana menarik dan patut didalami secara serius," kata alumni UGM ini

Tumbelaka juga menandaskan hal ini karena ada potensi besar dampak sampingan dari penyebaran virus corona adalah pelemahan ekonomi dan tentunya daya beli masyarakat khususnya masyarakat kecil.

"Untuk itu diharapkan para Pemimpin dan elit politik di Sulut bersatu guna memikirkan wacana ini supaya jika nantinya diperlukan langkah taktis dan strategis untuk diajukan ke Pemerintah Pusat, sudah ada persepsi dan harapan yang bulat utuh," tutup Tumbelaka sembari menambahkan agar semua stakeholder yang terkait dapat memikirkan hal ini, sampai situasi dan kondisi sudah benar-benar aman dan nyaman. (RaKa)

12:58 PM