DEPROV,Elnusanews -- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) terus konsisten melaporkan kerjanya setiap hari kepada publik dan menggelar Kopi Darat (Kopdar) disetiap bulan sekaligus untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai wakil rakyat.
Kopdar/diskusi yang digelar mengambil tema “COVID-19: Antisipasi Penyebaran dan Dampaknya di Sulawesi Utara” diruangan kerja Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Senin (16/03/20) siang.
Dalam diskusi tersebut, MJP memaparkan hasil kerjanya selang bulan februari seperti, membawa aspirasi buruh yang melakukan demo soal Omnibus Law ke DPR RI, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian pendidikan soal permasalahan dana sertifikasi guru di sulut, konsultasi pansus terkait pembahasan tata tertib DPRD Sulut, menerima banyak aduan dan aspirasi warga setiap hari, sampai dengan menggelar FGD terkait polemik pendirian mushola di perum Agape Tumaluntung dengan mengundang beberapa tokoh dari ormas adat seperti Anshor dan LMI yang menghasilkan kesepahaman dalam berpikir.
"Jadi semua laporan saya dapat diakses oleh publik lewat fanpage saya, semua kerja-kerja saya di DPRD Sulut saya sampaikan, dan saya selalu konsisten terhadap kinerja saya meskipun ada beberapa orang yang saat demo KSBSI lalu menyebut saya seorang penipu, tuduhan yang tidak benar dan kelihatan tendensius dan kurang paham, namun itu tidak apa-apa karena itu merupakan bagian dari dinamika kerja saya, dan saya sudah maafkan orang tersebut. Prinsip saya teguh, terus bekerja untuk rakyat dan transparan dalam tugas ," kata MJP.
Lebih lanjut MJP berharap, dengan adanya Kopdar/diskusi dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat perihal penyebaran dan penanganan covid-19.
Kopdar itu sendiri dihadiri oleh narasumber dr. Fransiskus A. Silangen, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Henry Kaitjily, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sulut Steven Dendal, serta Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka.(RaKa)
0 komentar:
Post a Comment