MANADO,Elnusanews -- Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (FER), Selasa (24/03/20) siang, melaksanakan rapat dengan Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) terkait penanganan Covid-19 di Sulut.
Dikatakan FER, hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana langkah kesiapan pemprov Sulut dalam penanganan covid-19 sebagaimana terinformasi bahwa pemprov menyiapkan anggaran sekira 45 Miliar untuk penanganan Covid-19.
"Kami melaksankan rapat gunanya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemprov dalam hal penanganan Covid19 ini, karena sebagaimana informasi ada sekitar 45 miliar anggaran khusus untuk penanganan covid 19. Jadi rapat ini kami ingin mengetahui apa saja persiapan dari pemerintah serta, apa saja yang sudah dilakukan karena melihat keadaan yang sekarang ini," kata FER, saat diwawancarai oleh wartawan seusai melakukan rapat dengan Dinkes.
Politisi Partai NasDem ini juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan rapat secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana langkah -langkah yang sudah dilakukan oleh dinas terkait di sulut.
"Apa saja yang sudah dilakukan karena melihat keadaan yang sekarang ini dari pemerintah pusat tidak menginginkan lockdown, karena konsekuensi dari lokcdown itu sendiri akan berdampak pada ekonomi, karena jika di lockdown sebagaimana UU 2008 pasal 55 itu harus menjadi tanggungjawab pemerintah. Jadi bagaimana agar supaya kita tidak melockdown,' bebernya.
Dalam rapat tersebut juga FER menyampaikan agar dinas menghimpun seluruh permintaan dari rumah sakit perihal pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dipakai oleh para tenaga medis.
"Saya juga menyampaikan bahwa untuk menghimpun ataupun pengadaan APD harus dari mana, dan tadi ibu kadis katakan bahwa sekitar 50.000 APD akan disiapkan. Dan menurut saya itu langkah yang baik, karena mengingat kita masih memiliki 1 pasien yang positif terjangkit covid-19. Memang berdasarkan rapat saya dengan Persatuan Direktur Rumah Sakit (PERSI) saya melihat begitu banyak RS yang memang betul-betul tidak ada persiapan APD," tukasnya.
Oleh karena itu dijelaskan FER, pemakaian APD ini digunakan dimulai dari UGD bukan hanya terpaku pada tenaga medis yang ada di ruang isolasi saja. Dan APD ini harus didistribusikan bukan hanya di rumah sakit milik pemerintah saja, namun rumah sakit swasta harus didistribusikan.
"Makanya saya tadi anjurkan kepada pemrov, kalau pengadaan APD ini disatukan lalu dibagikan ke seluruh RS, tidak bisa hanya melihat rumah sakit pemerintah namun, RS swasta juga harus kita berikan, dalam hal ini bukan hanya ruang isolasi saja yang digunakan APD, tatapi saya juga meminta agar APD ini digunakan mulai dari UGD pada saat penerimaan pasien pertama, karena kita tidak apakah pasien yang masuk ini mengidap ISPA atau Covid-19, kita kan tidak tahu apakah dia terpapar atau tidak, karena kasian untuk para medis, dokter dan perawat, kita sebagai pemerintah juga harus melindungi mereka karena mereka yang ada di garda terdepan," jelasnya.
FER juga mengungkapkan ada tahap-tahap yang harus dilakukan pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19 diantaranya sosialisasi kepada masyarakat yang dimulai dari baliho, spanduk ataupun pamflet.
"Tadi juga kita minta dari dinkes untuk menyiapkan anggaran untuk mensosialisasikan dengan tiga tahap, tahap pertama adalah tahap promosi preventif. Tahap kedua kemudian orang yang statusnya ODP ini juga harus ada, apa yang harus dilakukan dengan status ODP. Tahap ketiga yaitu promosi preventif, dimana tahap ketiga ini sudah banyak orang tahu yaitu cuci tangan, berjemur, dan sebagainya," tutup FER. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment