 |
| Rapim EPPA per-31 Januari 2015 di ruang rapat Mapaluse, Kamis (12/2) |
SULUT,Elnusanews - Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menegaskan, kepada seluruh
Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut yang mempunyai paket-paket
proyek fisik diatas Rp 200 Juta, bahwa untuk penandatangan kontrak
kolektif pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah paling lambat akhir
Maret 2015. Penegasan Wagub tersebut disampaikan pada Rapim EPPA per-31
Januari 2015 di ruang rapat Mapaluse, Kamis (12/2). Karena itu
saya minta perhatian seluruh Kepala SKPD untuk memperhatikan hal itu
agar semua paket lelang yang telah ditandatangani itu bisa capai
target, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2015 Tentang percepatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah, jelas Kansil sembari menyebutkan,
untuk paket lelang tahap pertama akan dilaksanakan pada 26 Pebruari 2015
dan untuk tahap kedua selambatnya akhir Maret 2015.
Karena itu Wagub menekankan, bagi SKPD yang belum melakukan permohonan
pelelangan agar sesegera mungkin melaksanaknnya, sehingga bisa
diikutsertakan pada pelelangan kontrak kolektif tahap kedua atau tahap
akhir, yang tentunya harus mengacu pada pada peraturan dan kektentuan
yang berlaku yaitu Perpes No 4 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari
Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ, ujarnya.
Sementara terkait dengan pemeriksaan PBK yang saat ini sementara
melakukan pemeriksaan di Kantor Gubernur, Wagub minta SKPD harus pro
aktif dan jangan menghambat pemeriksaan. Apa yang dibutuhkan selama
pemeriksaan ini supaya segera di diberikan. Termasuk bagi SKPD pengalola
dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon TP) hendaknya segera
melaporkan realisasi keuangan dan fisik untuk Tahun 2014 dan rencana
program 2015. termasuk laporan akhir masa jabatan Gubernur harus
disiapkan dengan baik karena bulan Maret mendatang akan disampaikan di
Dewan (DPRD) Sulut. Dalam kesempatan itu Wagub juga menyampaikan terima
kasih kepada seluruh PA/KPA di SKPD dimana tayangan RUPS sudah mencapai
100 persen, tandas Kansil.
Sementara Kepala BPK-BMD Ir Olvie Ateng meminta agar SKPD yang belum
melaporkan pengadaan atau aset kiranya segera memasukan di BPK-BMD.
Sedangkan Karo Pembangunan Farly Kotambunan menyebutkan, untuk paket
lelang konstruksi Pemprov Sulut Tahun 2015 ada sekitar 3 ratusan paket.
Yang sudah selesai dilelang 50 persen sehingga diharapkan harus tuntas
di bulat Maret mendatang, sehingga dapat terealisasi 100 persen untuk
paket lelang kontruksi tersebut, sembari menambahkan, operator EPPA
SKPDbersama Kasubag perencanaan wajib hadir dalam pelaksanaan DESK, juga
pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD yang belum pahan terkait dengan
PBJ supaya berkonsultasi dengan Biro Pembangunan, ajak mantan Karo Umum.
Hadir dalam rapi EPPA kali ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon
Palandung MSi dan Assten Ekbang Drs Sanny Parengkuan. (roker)
0 komentar:
Post a Comment