"Namun Jika di lihat dari sejarah Kota Tomohon tidak lain hasil pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Minahasa ,secara etika batas wilayah Kota Tomohon yang mengaturnya adalah Kabupaten Minahasa sebagai kabupaten induk,bukannya sebaliknya Kota Tomohon yang mau mengaturnya,”Ujar Melky Palilingan tokoh Pemuda Tondano.
Menanggapi pemberitaan tidak konsistennya Pemerintah Kabupaten Minahasa soal tapal batas yang sudah di sepakat dilimpahkan ke Propinsi dan kemudian ke Kementerian ,Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow Msi angkat bicara. Bupati JWS menilai Pemkot Kota Tomohon yang tidak konsisten ,berkas soal tapal batas di meja kementerian Dalam Negeri yang sudah akan di tindak lanjuti kedalam Permendagri tiba-tiba ada surat pencabutan ditandatangani Walikota Tomohon.
“Siapa yang nda konsisten” Tegas JWS saat di konfirmasi Wartawan melalui Telpon Selulernya Kamis 8/09 siang tadi . JWS menilai Pemkot Tomohon memanfaatkan masatransisi pelantikan Bupati Minahasa pada 4 tahun yang lalu,dimana pihak Pemkot Tomohon meminta tandatangan pada Assisten 1 saat itu dijabat Pak Loing,tapi Lurah Tataaran Dua dan Camat Tondano selatan saat itu tidak mendatangani karena tidak diberi tahu ,saat itu ada indikasi pemaksaan pemasangan tapal batas,”ujar JWS.
JWS Menegaskan 3 hal yang perlu diingatkan 1)Posisi batas sudah tidak punya estetika, 2).Kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ini ke Pemerintah Propinsi dan dilanjutkan ke Mendagri. 3).Walikota Tomohon Orang Sonder(Minahasa) Sekot Arnol Poli orang Kawangkoan(Minahasa),Ass 1 Bidang Pemerintahan Wendy Karwur Orang Tondano (Minahasa),Ass 1 Pemprov Onibala waktu itu orang Tolok (minahasa).
“Samua itu orang Minahasa”jadi pejabat di Kota Tomohon massaa mo gesser Tanah Minahasa,dimana Idealismeorang Minahasa”Sesal JWS. Ditambahkan JWS,Pemerintah Kota Tomohon harus “tahu diri”! dari mana Kota Tomohon di mekarkan jangan hubungan baik antara Orang tua dengan anak jadi rusak karena berebut tanah warisan Minahasa”pungkasnya.(Jeffry)
0 komentar:
Post a Comment