SULUT,Elnusanews - Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan
keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban
pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.
Hal itu pula yang mendasari Gubernur Olly Dondokambey, SE
untuk mengingatkan kembali visi pembangunan Sulut kepada seluruh bupati,
walikota dan pejabat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2018 di Grand Kawanua International City (GKIC),
Selasa (25/4/2017).
"Kita harus mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam
ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Ini
adalah visi kami saat mencalonkan sebagai pasangan gubernur dan wakil
gubernur," katanya.
Olly juga mengingatkan 10 program prioritas pembangunan
yang akan direalisasikan pada tahun 2018 sehingga harus dikerjakan
bersama. "Penggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, revolusi
mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah,
kedaulatan pangan, trantibmas, peningkatan daya saing investasi,
pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,"
tegasnya.
Diketahui asumsi ekonomi makro tahun 2018 yang menjadi
dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mencapai10 program prioritas
tersebut adalah tingkat inflasi yang berkisar 3-5 persen, nilai
pertumbuhan ekonomi 6,5-6,7 persen, jumlah pendapatan perkapita 37-40
juta, tingkat kemiskinan 7,5-7,9 persen dan tingkat pengangguran 5,9-6,2
persen.
Dalam musrenbang RKPD yang bertema meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia yang berkepribadian melalui percepatan pembangunan
ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan menuju Sulut yang
berdaya saing ini juga disebutkan gubernur terkait jumlah usulan
pembangunan dari kabupaten dan kota. "Dalam proses dan tahapan
penyusunan ini, jumlah usulan yang disampaikan kabupaten kota sejumlah
1.812 usulan. Usulan yang diterima 1.074 usulan dan yang ditolak
sejumlah 738 usulan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Olly menjelaskan tujuan pelaksanaan
musrenbang sehingga harus dilaksanakan seoptimal mungkin. "Musrenbang
ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas
pembangunan provinsi dan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan nasional, serta usulanprogram dan kegiatan hasil musrenbang
kabupaten dan kota," paparnya.
Menariknya, Musrenbang RKPD tersebut dirangkaikan dengan
penandatanganan nota kesepahaman RKPD 2018 oleh kepala daerah di
kabupaten dan kota di Sulut dan penyampaian Hasil penilaian Anugerah
Pangripta Nusantara tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh gubernur
kepada penerima. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten
dan kota dengan perencanaan terbaik.
Adapun urutan pemenang kategori kabupaten dengan
perencanaan terbaik yaitu, pertama Kabupaten Minahasa Selatan, kedua
Kabupaten Kepulauan Sitaro dan peringkat ketiga yang diraih tiga daerah
yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan urutan kota dengan
perencanaan terbaik di Sulut yaitu pertama Kota Kotamobagu, kedua Kota
Manado dan peringkat ketiga diraih Kota Bitung.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Dr. Ricky S. Toemandoek, MM berharap kegiatan
Musrenbang menjadi sarana untuk merumuskan rancangan akhir RKPD sebelum
ditetapkan dalam perraturan gubernur. "Kegiatan ini menjadi ajang untuk
koreksi, klarifikasi dan penajaman terhadap rancangan RKPD 2018 dan
selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur," katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kemenko
Perekonomian RI Dr Lukita Tuwo, Staf ahli menteri bidang pemerataan dan
kewilayahan (Kementerian PPN/BAPPENAS) Taufik Hanafi, Kepala Badan
Perencanaan Infrastruktur Wilayah (Kementerian PUPR) Ir. Rido Matari
Ichwan, Mcp, Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si, jajaran Forkopimda
dan pejabat lainnya. (ROKER)
0 komentar:
Post a Comment