Salah satunya dari ketua Komisi 1 Stendy Rondonuwu menurutnya jumlah THL yang mencapai ribuan orang saat ini dinilainya sudah melebihi kebutuhan dari perangkat-perangkat daerah di jajaran pemkab Minut.
"Seharusnya memang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan SKPD dan tak sampai membludak seperti sekarang," kata Rondonuwu, jumat (28/04/2017).
Katanya saat pembahasan anggaran SKPD untuk tahun 2017 pada tahun 2016 lalu, setiap SKPD ditanya berapa besar kebutuhan THL. Dimana kala itu yang disetujui paling banyak 1000 orang.
"Nah kalau sekarang sampai 2000 orang, maka sisanya diberi upah lewat anggaran yang mana? Sebab yang dianggarkan hanya untuk 1000 THL. Idealnya jumlah THL hanya 20 persen dari jumlah PNS yang ada," kata Rondonuwu.
Sementara itu, beberapa PNS di sejumlah SKPD mengakui kalau anggaran beberapa kegiatan SKPD banyak dikurangi. "Ada beberapa kegiatan yang terpaksa dipangkas anggarannya untuk membayar upah THL," ungkap mereka yang enggan namanya dikorankan.
Sebelumnya rencana pengurangan THL disampaikan Bupati Vonnie Panambunan saat memberi sambutan dalam rapat EPRA Jumat pekan lalu. "BPK menentukan jumlah THL hanya boleh 800 orang. Padahal sekarang sudah 2000 orang," kata Panambunan di hadapan sejumlah kepala perangkat daerah di atrium kantor Bupati lalu.
Ditambahkan Panambunan, para investor akan dimintakan untuk menampung ribuan bekas THL tersebut. "Makanya saya undang investor supaya mereka nantinya bisa dipekerjakan di sana," tutur bupati.
Sementara itu sejumlah THL yang telah bekerja beberapa tahun di pemkab Minut mengharapkan yang bakal dikurangi merupakan THL yang pertama kali dikontrak di tahun 2017 ini. "Kami berharap yang dikurangi adalah THL-THL yang baru masuk tahun ini. Sebab yang lama kan lebih tahu apa yang harus dikerjakan jika disuruh pimpinan. Kalau yang baru-baru masih sering bertanya lagi. Jadinya sering memperlama pekerjaan. Kalau THL tenaga medis wajar kalau dipertahankan walau masih baru," tutup mereka.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment