MINUT,Elnusanews-- Sejumlah pekerja pemecah batu di lokasi lahan milik PT Dharmabakti Ekapersada di desa Tumalungtung terhenyak dan diam seribu bahasa ketika aktivitas mereka mendadak dihentikan oleh beberapa aparat Polda Sulut yang menggunakan sebuah mobil Baracuda yang turun langsung ke lokasi Selasa (25/04/2017).
" Mereka langsung mempolis line alat-alat, mengambil kunci kontak dan meninggalkan surat untuk bos kami, kata salah seorang buruh harian yang bekerja sebagai pemecah batu di lokasi itu.
Aparat Polda Sulut Selasa secara mendadak mendatangi lokasi tambang galian C di area Perumahan Agape yang terletak di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan, menurut mereka, tidak banyak bertanya.
"Mereka langsung menyuruh kami berhenti bekerja, kunci kontak 3 excavator diambil, kemudian memotret lokasi dan pergi sambil bilang, agar Bos kami secepatnya menghadap di Polda," seru Benot W salah satu buruh.
Pimpinan PT Dharmabakti Ekapersada Oddy Luntungan melalui Pengelolah Perumahan Agape, Herman
Luntungan mengatakan, sangat menyesalkan sikap aparat dalam kunjungannya.
"Kami punya kantor perusahaan, kenapa hanya lewat dan masuk ke area pekerjaan. Kehadiran aparat Polda Sulut ini dianggap arogan dan sangat tidak beralasan, sebab saat membangunan Perumahan Agape ini kami memiliki ijin dari Pemerintah dalam rangkah merespon program Presiden Jokowi untuk membangun satu juta unit rumah murah milik rakyat," ujar Luntungan.
Menurut Luntungan untuk pembangunan Perumahan Agape ini ada lokasi penggalian untuk meratakan area perumahan.
"Memang oleh Pemkab Minut, merupakan Galian C. Dalam mengelolah perumahan, untuk membangun rumah kita mengambil material dari pembersihan lokasi tersebut. Dan selebihnya memang kalau ada warga yang mau beli batu, kami kasih sebagai hitung-hitung buat membeli bahan bakar untuk alat-alat yang ada," imbuhnya.
Luntungan mengatakan, untuk pembangunan perumahan agape ini sudah di pesan 100 unit dari para keluarga Pendeta, Syamas dan tokoh-tokoh agama lainnya.
"Sebagai masyarakat yang taat hukum, kami bersedi mengikuti aturan, selama itu memang mengacu dari prosedur yang ada. Kami sudah mengikuti semua aturan dan prosedur yang disarankan Pemprov maupun Pemkab, lalu kenapa harus datang dengan cara begini," timpal dia.
Sepeninggal ke-empat anggora Polda Sulut itu, Herman Luntungan menngaku sangat kecewa dan menilai Polda Sulut telah berbuat melampaui tupoksi. "Polisi kan penegak hukum, bukan pembuat aturan dan hukum?" pungkasnya.(Tommy)
0 komentar:
Post a Comment