Kumtua Terlibat Politik Praktis Dalam Pilkada Minahasa 2018 Siap-siap Kena Sanksi

MINAHASA, Elnusanews – Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa tahun 2018, Hukum Tua (Kumtua) dan Perangkat Desa dilarang terlibat dalam politik praktis, untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon). Hal ini dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Dr Denny Mangala SH MSi, kepada Media ini, Sabtu (24/02). Menurutnya, bila hal ini tak diindahkan, Kumtua dan Perangkat Desa yang terlibat politik praktis tersebut siap-siap kena sanksi pidana penjara, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016. “Dalam UU nomor 10 tahun 2016, disana sudah jelas mengatur tentang larangan bagi Kumtua dan Perangkat Desa untuk tidak terlibat politik praktis. Sanksinya bila terlibat yakni penjara minimal satu bulan dan maksimal enam bulan,” terang Mangala. Mangala kemudian membeber batasan-batasan bagi Kumtua dan Perangkat Desa dalam menghadapi Pilkada Minahasa 2018. Dikatakannya, Kumtua dan Perangkat Desa harus menempatkan diri sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). “Sebagai contoh, Kumtua dan Perangkat Desa dalam tupoksinya, bila dalam acara suka maupun duka, kemudian ada salah satu Paslon Bupati maupun Wakil Bupati hadir, silahkan saja bila diajak duduk bersampingan. Tapi, tidak boleh berfoto selfie, apalagi diambil oleh Kumtua maupun Perangkat Desa itu sendiri, kalau orang yang mengambil gambar tidak masalah,” terang Mangala. “Selain itu, bila ada kampanye di Desa, Kumtua dan Perangkat Desa tidak diperbolehkan memasuki wilayah kampanye, silahkan memantau keamanan di sekitaran area kampanye, dengan catatan harus menggunakan pakaian dinas agar memang dalam keadaan bertugas sebagai Kumtua maupun Perangkat Desa. Hal ini untuk menunjukkan netralitas,” pungkasnya.

10:11 PM