Bantuan ini akan di salurkan kepada 18.000 Kepala Keluarga yang susah/miskin guna membantu perekonomian di tengah ancaman penyebaran Covid 19, ucapnya. Bupati pun menegaskan, masyarakat yang memegang kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima manfaat lainnya tidak boleh, sebab namanya telah terdaftar sebagai penerima bantuan tetap. Apa terlebih ASN yang telah digaji oleh Pemerintah.
Bantuan ini hanya di khususkan bagi keluarga yang tidak mampu/miskin. "Untuk itu saya mintakan kepada dinas terkait harus melakukan pendataan yang tepat dan benar agar nantinya bantuan tersebut dapat tepat sasaran.
Pula para kumtua untuk tidak mendata/memasukan nama masyarakat yang telah menerima bantuan tetap, pungkasnya. Penekanan ini disampaikan Bupati Tetty Paruntu usai mengikuti Video Confrence bersama dengan Menkopolhukam, Kemendagri, Menkeu, Mensos, Mendes dan PDTT, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menaker, dan Ketua Gugus tugas Covid-19, Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Pula bersama Bupati segenap jajaran pemerintahan daerah yang berlangsung di rudis Bupati, pada Kamis 09 April 2020.
(Rela)
0 komentar:
Post a Comment