MANADO,Elnusanews -- Makin merebaknya wabah Covid 19 di indonesia menjadi pekerjaan rumah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten\kota dalam rangka mengantisipasi penyebaran covid19. Sebagai salah satu langkah penanganan covid19, pemprov Sulut berencana menyiapkan Asrama Haji Tuminting sebagai Rumah Sakit alternatif yang diperuntukan bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Tentunya hal ini mendapat penolakan keras dari warga sekitar asrama haji. Menurut salah satu warga jika asrama haji ini dijadikan RS Isolasi ini akan sangat berbahaya sebab lokasinya berada di tengah permukiman masyarakat.
Terkait hal ini, Legislator DPRD Sulut yang duduk di Komisi III Hi. Ayub Ali Albugis mendukung rencana pemerintah tersebut, tentunya dengan mengedepankan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang ada dari kementerian.
"Saya sebagai anggota DPRD komisi III, sekaligus kapasitas saya sebagai ketua DMI Kota Manado memberikan apresiasi bilamana Kementerian Agama selaku pemilik aset asrama haji yang baru dibangun serta cukup memadai maka saya sangat setuju. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantisipasi pemulihan saudara-saudara kita asal sulut," kata Ayub.
Dikatakan Ayub, asrama haji merupakan milik kementerian agama, dan jika pemerintah provinsi memintanya dengan maksud untuk mempersiapkan penanganan covid19 maka kita selaku warga negara yang baik harus mendukung langkah pemprov Sulut.
"Asrama haji yang belum dimanfaatkan apa salahnya dari kementerian agama untuk memberikan ruang, ataupun izin untuk pemanfaatan asrama haji, karena ini juga merupakan kepentingan masyarakat sulut, karena gubernur bertanggungjawab secara penuh dalam arti menyangkut kebijakan, keselamatan ini harus sama-sama kita bantu karena program dari gubernur sesuai dari arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi covid 19," ungkapnya.
Memang diungkapkan Ayub, jika asrama haji dijadikan RS Isolasi sementara tentunya ada pro dan kontra di masyarakat khususnya masyarakat sekitar asrama haji, namun jika ada edukasi ataupun sosialisasi dari pemerintah provinsi tentunya ini bisa diterima oleh masyarakat.
"Untuk masalah pro kontra itu bisa saja, tetapi kalau masyarakat tersebut tidak diberikan edukasi maka pemahaman tersebut tidak bisa diterima, maka dari itu masyarakat harus diberikan edukasi serta sosialisasi dari pemprov," tukasnya.
Politisi PAN Sulut ini juga mengusulkan kepada pemprov sulut agar para tenaga medis yang menangani covid 19 untuk menyediakan tempat beristirahat berupa hotel yang berada disekitar asrama haji agar supaya para tenaga medis lebih terkonsentrasi dalam menangani covid19.
"Saya juga mengusulkan kepada gubernur dan wagub untuk dapat menyediakan tempat yang representatif bagi para dokter ataupun perawat yang menangani penyakit covid19 supaya memang betul-betul terkonsentrasi, apakah disediakan tempat khusus seperti hotel yang dekat denagn asrama haji ini. Mudah-mudahan ada pengusaha atau pemilik hotel bisa memberikan hunian kepada tenaga medis," usulnya.
Dirinya pula menghimbau kepada masyarakat agar selalu menaati himbauan dari pemerintah terkait pencegahan dan penanganan covid19 ini. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment