DEPROV,Elnusanews -- Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Senin (11/10/21)siang, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Biro Hukum pemprov Sulut terkait dengan Evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.
Dikatakan wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) dalam RDP tersebut ada beberapa hal yang telah dibahas.
“Salah satunya yang menjadi perhatian adalah terkait usulan Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano yang diajukan oleh bagian Hukum pemkab minahasa pada akhir tahun 2020, Ke biro Hukum Pemprov Sulut," kata Herol.
Lanjut politisi Gerindra ini, bahwa dalam penjelasan dari Biro Hukum isi dari rancangan tersebut ada beberapa hal, seperti kewenangan itu ada di pemerintah pusat.
"Kriteria yang belum di penuhi, Materi materi tersebut lebih cocok di Ranperda kan bukan di Ranperbup dan Usulan dari biro pemerintahan bisa di satukan dengan Ranperda RT RW," ungkapnya
Dirinya pula berharap agar apa yang menjadi rancangan Biro Hukum bisa terselesaikan.
“Saya sampaikan ke biro Hukum agar supaya cepat di Selesaikan dan jangan berlarut larut," tutup politisi Dapil Tomohon-Minahasa. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment