MINSEL, Elnusanews- Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan Budi Hartono S.H., M.Hum meresmikan Rumah Restoratif Justice (RJ) yang dilaksanakan di Balai Desa Lapona Satu Kecamatan Amurang Timur pada pada Selasa, 12 April 2022.
Peresmian Rumah Restorative Justice dilakukan serentak di Empat Kejaksaan Negeri di Wilayah Sulawesi Utara, antara lain Kejaksaan Negeri Manado, Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud secara hybrid baik on-site maupun melalui aplikasi zoom oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Edy Birton, S.H. M.H.
Adapun Rumah Restoratif Justice (RJ) dibentuk berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Nomor : B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice.
Pembentukan RJ ini bertujuan untuk pemulihan suatu keadaan antara lain pemulihan bagi korban, pelaku maupun masyarakat serta sangat positif dalam hal pembaharuan hukum pidana yang mendunia, mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu sendiri, dan mengasah kearifan lokal dengan menghidupkan kembali budaya ketimuran yang penuh kekeluargaan dan pemaaf.
Dalam peresmian Rumah RJ tersebut dihadiri oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H, Wakil Ketua DPRD, Stefanus Lumowa, S.H,
Kepala Kejaksaan Negeri, Budi Hartono, S.H., M.Hum , Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Bambang Haleyanto, S.IK, Komandan Kodim 1302 Minahasa yang diwakili oleh Komando Rayon Militer (Danramil) 14 Amurang, Kapten INF Ramli Hamanja, Ketua Pengadilan Negeri, Ariyas Dedi S.H.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tingkat III Amurang, Fentje Mamirahi Asisten I, Drs. Beny Lumingkewas, Kaban Kesbanpol Samuel Slat, S.T, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pdt. Stien Rondonuwu M.Th, Camat Amurang Timur, Perangkat Desa Lopana Satu, Segenap Kasi serta pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Diketahui, rumah restorative justice itu dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum. Tidak dipungkiri lagi Keadilan Restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali.
Pembentukan Rumah RJ diharapkan dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum khususnya Jaksa dalam proses penegakan hukum yang berorientasikan pada keadilan substantif.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan, Budi Hartono, S.H.,M.Hum mengharapkan Rumah Restorative Justice ini dapat melestarikan budaya hukum Bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menjaga kedamaian dan harmoni di masyarakat, dalam memfungsikan rumah Restorative Justice secara maksimal, Kajari Minahasa Selatan mohon bantuan dari Forkopimda serta Tokoh Masyarakat/Adat dan Agama agar kita semua dapat bersinergi guna mewujudkan Penegakan Hukum di Kab. Minahasa Selatan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
(Rela)
0 komentar:
Post a Comment