Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada para penjabat agar menghindari Kondisi Fraud ( Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan).
"Oleh sebab itu para Penjabat Kepala Daerah harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan yang diharapkan," tegas Firly.
"Ada beberapa titik rawan korupsi yang sering menjadi projeksi yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal Pemda di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga dan titik rawan lainnya adalah sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah yang bersumber dari APBN," tutur Bahuri.
"Kemudian, pada sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan," tutup Bahuri.
Diakhir materi Ketua KPK berpesan agar setiap Pimpinan Daerah agar mengedepankan Prinsip good governance yang tentunya berpijak pada Kepentingan Rakyat.
Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D selaku Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selaku Penjabat harus dilaksanakan dengan itikat baik serta menghindari "moral hazard". Para penegak hukum seperti KPK sangat paham betul area rawan yang sering menjadi pusat permasalahan, maka untuk para kepala daerah saya berharap agar jangan sampai terjerumus dalam pusaran rasuah.
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH,SU,MIP selaku Menkopolhukam juga mengingatkan agar menghindari perilaku koruptif dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang teremban dengan sebaik-baiknya, sehingga pada keseluruhannya mulai dari Pemerintahan terkecil sampai dengan Pemerintah Pusat proses Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
"Kita membutuhkan sinergitas yang solid sehingga setiap Program yang dijalankan dapat diimplementasikan secara menyeluruh ke setiap sector yang menjadi target," pungkas Mahfud. (*)
0 komentar:
Post a Comment