"Yang pertama seorang penjabat bupati memiliki kewenangan penuh sebagaimana bupati definitif, berbeda dengan Plt dan Plh. Kalau Plh dalam struktural melaksanakan tugas sehari hari dan tidak perlu disumpah demikian juga seorang Plt tidak perlu disumpah, tanggung jawabnya duniawi karena adminisratif harus tergantikan. Tapi seorang penjabat bupati bukan saja bertanggung pada administrasi kepada pemerintah tapi yang terpenting tanggung jawab pada Tuhan yang maha esa," ujarnya.
lanjutnya pesan kedua dirinya menyebutkan sekalipun seorang penjabat bupati memiliki kewenangan penuh namun ada batasan batasannya.
"Pembatasan yang pertama terhadap kontrak kontrak kerja, apalagi kontrak kerja dengan luar negeri yang telah ditandatangani bupati sebelumnya, dilarang keras untuk melakukan perubahan," tegasnya.
Selanjutnya Sumarsono menegaskan kembali terkait dengan rolling atau mutasi pejabat diharapkan para penjabat yang bertugas di kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Mendagri melalui dirjen Otda agar sesuai dengan administrasi dan aturan yang ada.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment