Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Endang Tuti Kardiani, mengatakan, tujuan pemeriksaan kinerja yakni menilai hasil dan efektivitas suatu program serta menilai ekonomis dan efisiensi.
"Mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya," kata Endang dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan media worhshop itu.
Ia menambahkan, sebagaimana visi BPK, pihaknya menjunjung tinggi pemeriksaan keuangan negara yang kredibilitas serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
"Misi kita adalah berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara," tuturnya.
Disatu sisi, lanjutnya, salah satu tujuan yang hendak dicapai yakni mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
Disinggung soal hasil pemeriksaan, Endang menuturkan beberapa poin pemeriksaan kinerja meliputi :
1. pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2010 s/d 2014 pada provinsi sulawesi utara dan kabupaten kep.sangihe.
2. Efisiensi dan efektivitas program bank dalam rangka peningkatan perekonomian daerah tahun buku 2014 s/d semester 1 tahun 2015 pada PT. Bank SulutGo.
3. Efektivitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan Ta 2014 dan semester 1 2015 pada inspektorat kabupaten kepulauan sangihe.
4. Efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standart akuntansi pemerintah berbasis akrual tahun 2014 s/d triwulan Ini pada pemerintah provinsi sulawesi utara,kota bitung, kabupaten minahasa utara dan kota tomohon.
Pemeriksaan PDTT meliputi:
1. Belanja mobil infrastruktur tahun 2015 pada pemerintah kabupaten Mitra dan kabupaten Minut.
2. Pendapatan asli daerah tahun 2014 dan tahun 2015 s/d bulan agustus pada pemerintah kota manado dan kota bitung.
Hasil Pemeriksaan Kinerja SM II:
Pemprov :
Penanggulangan kemiskinan belum maksimal.
Kab. Sangihe :
Penanggulangan kemiskinan belum maksimal.
Regulasi dan kebijakan audit reviu LK belum memadai.
Bank SulutGo :
Belum efisien dalam hal produksi.
Belum efektif mendongkrak perekonomian daerah
Realisasi belanja modal daerah belum memadai.
Bitung :
Regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual belum sepenuhnya relevan.
Analisa kompetensi SDM untuk pengelola keuangan belum memadai.
Minut :
Belanja modal infrastruktur TA 2015 tak sesuai ketentuan.
Pembayaran pekerjaan 53 pekerjaan di 10 SKPD melebihi kondisi pekerjaan lapangan dan tidak sesuai spesifikasi kontrak Rp971.810.909
Mitra :
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tak sesuai kontrak Rp2.506.103.888.
Terdapat 8 paket pekerjaan belanja modal dan bangunan tak sesuai kontran Rp474.142.062
Sumber: BPK RI Perwakilan Sulut
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment