Tuuk Pertanyakan Mengapa Perum Bulog Tidak Beli Jagung Petani di Sulut

Ir Julius Jems Tuuk

DEPROV,Elnusanews - Pemerintah secara resmi menetapkan harga acuan bagi tujuh bahan pokok. Dengan harga acuan ini, pemerintah diklaim bisa lebih cepat meredam gejolak harga, baik melalui impor ataupun operasi pasar salah satunya jagung.

Menarik, meskipun sudah ada patokan harga dari Kementerian Perdagangan RI namun sangat disayangkan hal ini tidak bisa dipastikan akan berlaku bagi para petani jagung yang ada di Sulut. Pasalnya Bulog tidak melakukan pembelian jagung langsung kepada para petani jagung.

Hal tersebut dikatakan salah satu Anggota Legislator DPRD Sulut, Ir Julius Jems Tuuk, saat melakukan interupsi pada rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda PT Membangun Sulut Hebat Perseroda, yang digelar beberapa hari yang lalu.

"Ada satu benang kusut yang saya temui dilapangan yakni, Bulog tidak melakukan pembelian jagung pada petani," tegasnya.

Dikatakan Tuuk bahwa dirinya mensupport penuh target penanam jagung sebanyak 1300 Hektare dengan produktivitas jagung 2 juta Ton, namun dia pula menyayangkan bahwa fakta dilapangan tidaklah seperti pemerintah harapkan.

"Sekalipun Harga Eceran Terendah (HET) adalah Rp 2.750, namun sampai detik ini saya cek, Bulog tidak melakukan pembelian jagung," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa orang-orang Bulog yang datang di Sulut dan hanya menerima gula saja, hanyalah sebuah permainan padahal sudah diatur dari Jakarta.

" Orang-orang Bulog yang datang di Sulut kalau dia cuman terima gula itu pekerjaan yang sudah disetting dari jakarta," tukasnya.

Dia mendesak kepada Pimpinan Dewan dan Wakil Gubernur Sulut agar dapat mewarning pihak Bulog agar dapat membeli jagung langsung kepada para petani jagung yang ada  di Sulut agar supaya kesejahteraan para petani jagung khusunya di Sulut bisa menigkat.

" Saya mewarning kepada Bulog, dan saya meminta kepada pimpinan dewan dan wakil gubernur agar mereka itu harus membeli jagung langsung dari para petani jagung," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan bahwa ini akan menjadi bahan masukan bagi pihak DPRD dan Wakil Gubernur Sulut saat evaluasi kinerja nantinya.

"Ini akan menjadi masukan bagi Wagub dan bagi DPRD dalam evaluasi kinerja nanti," pungkasnya. (RaKa)

10:06 PM