SULUT,Elnusanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memiliki tiga strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi. Dengan tiga strategi utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak saat memberikan keynote speech dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang berkolaborsi bersama Pemprov Sulawesi Utara (SULUT) bertempat di GKIC Kota Manado, Kamis (17/11/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Johanis menjelaskan, strategi pendidikan dilakukan dalam bentuk kampanye dan edukasi untuk penaman nilai anti korupsi dan integritas.
“Kegiatan Bimtek ini, salah satu wujud pendidikan anti korupsi dengan sasaran keluarga. Tujuannya, untuk mencegah perilaku korupsi dari unit terkecil di lingkungan masyarakat, yakni keluarga,” kata Johanis di hadapan para peserta Bimtek yang merupakan para Pejabat Bupati/Walikota se Sulut, Ketua DPRD Sulut dan Pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Sulut.
Lanjutnya, sementara strategi pencegahan, dilakukan dalam bentuk perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup potensi korupsi. Sehingga, para pelaku korupsi, tidak bisa melakukan tindakan korupsi karena sistem yang sudah baik. Terakhir, strategi penindakan sebagai langkah represif KPK baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.
“Penindakan ini tetap harus dilakukan sebagai efek jera bagi koruptor,” ungkap Johanis.
Ketiga stretegi di atas, dilakukan secara komprehensif, sinergis, simultan dan masif. Juga harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.
Johanis menyebutkan, banyak ditemui dalam praktik tindak pidana korupsi adanya peran keluarga sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi. Seperti kebiasaan hidup mewah, banyaknya tuntutan pasangan pejabat, memanfaatkan jabatan pasangan dalam pengambilan keputusan kedinasan, serta penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga.
Tambahnya Bimtek Keluarga Berintegritas ini diharapkan mampu memberikan pemahaman peningkatan kapabilitas dan integritas para pejabat beserta para pasangan masing-masing.
"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bukan hanya menimbulkan kemiskinan, naiknya angka kriminalitas dan menyengsarakan rakyat," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh KPK.
"Yakni Bimtek Keluarga Berintegritas Antikorupsi. Saya atas nama Pemprov mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak KPK yang sudah memilih Sulawesi Utara (Sulut) untuk menggelar Bimtek Keluarga Berintegritas. Tentu hal ini juga bagi kepada-kepala daerah se Sulut dan seluruh SKPD di Sulut sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlangsung terus sehingga tugas dan tanggungjawab kita kedepan sebagai kepala daerah maupun pelaksana yang ada di kab/kota betul-betul bisa terlaksana dengan baik," harap Gubernur Olly.
Lanjut Olly sapaan akrabnya menyebutkan di pemerintah provinsi Sulut sendiri kita selalu mendorong integritas keluarga lebih dulu kita bina.
"Banyak hal dari keluarga yang akan timbul persoalan-persoalan lain. Apabila memang seperti yang disampaikan oleh pak Johanis. Dari keluarga kecil inilah bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika tidak harmonis dalam keluarga. Ini menjadi tantangan bagi kita didalam pelaksanaan pemerintahan. Ada banyak hal memang untuk memilih pemimpin dan pejabat tapi di Pemprov Sulut, kami sudah menerapkan integritas, apalagi ada hal-hal dari lingkungan masyarakat untuk menjadi salah satu kepala dinas, tolak ukur dari lingkungan. Jika di lingkungan masyarakat mereka tidak bisa diterima. Tidak mungkin dia akan menjadi kepala dinas di Pemprov Sulut. Itu salah satu tolak ukur untuk mencari hal-hal yang kita inginkan agar supaya integritas seorang pejabat di Pemprov Sulut betul-betul bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang ada di kab/kota," tutur Gubernur Olly.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment