SULUT,Elnusanews – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, mengantisipasi krisis dengan mewujudkan ketahanan/kedaulatan pangan. Sehingga Kabupaten/Kota diharapkan terus melakukan perhitungan secara pasti kebutuhan pangan di wilayahnya dan menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat di wilayahnya.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Olly, saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut di salahsatu hotel ternama di kawasan Kecamatan Mapanget.
“Kita targetkan ke depan secara bersama-sama dapat mewujudken Kedaulatan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara melalui program Marijo Ba Kobong agar terus digalakkan,” tegas Gubernur.
Orang nomor satu di Sulut itu juga meminta memanfaatkan lahan-lahan tidur dan fokus komoditi pangan lokal disamping tetap mempertahankan komoditi-komoditi ekspor.
Lanjut Gubernur, ada sejumlah poin penting harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah, yakni masalah inflasi memiliki korelasi dengan kemiskinan.
“Inflasi di daerah kita rata-rata disebabkan kelompok bahan makanan, maka ketersediaan dan distribusi barang terutama produk pertanian harus mendapat perhatian,”tegas Gubernur.
Gubernur juga meminta terus melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan gerakan menanam serta merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Kata Olly adalah menjawab komitmen penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
”Diharapkan seluruh kabupaten/kota berperan aktif dalam upaya pencapaian target ,” jelasnya.
Perlu juga menjadi perhatian adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P32DN). Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian daerah, agar maksimalkan pemanfaatan produk dalam negeri/produk lokal dan secara khusus produk-produk UMKM.
Guna kelancaran pembangunan ke depan, Pemprov Sulut dan kabupaten/kota sepakat berkomitmen :
Mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; terutama pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pusat di daerah, mutlak membutuhkan dukungan pemerintah daerah, contohnya dalam penyediaan lahan yang clean and clear untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang aktual dan faktual agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berhasil dan tepat sasaran, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan data yang valid.
Koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, salah satu prasyarat terwujudnya kesamaan pemahaman dalam memaknai kebijakan dan target pembangunan adalah dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan berjenjang.
Mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, keberagaman potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah harus mampu dimanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan nilai tambah produk sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dan komparatif sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan a tatakelola pemerintah yang baik.
Menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan; penyelenggaraan pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak didukung dengan situasi yang aman.
“Saya berharap hasil dari Rakorev ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 baik Provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga target-target pembangunan yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terimplementasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa,”pungkas Gubernur.
(roker/*)
0 komentar:
Post a Comment