Kordinator Aksi Demo, Yessy Langi MSi dalam demo membeber bahwa ada intervensi yang diduga kuat berasal dari Rektor UNIMA sehingga menyebabkan pemilihan Dekan di Fekon tertunda.
“Aksi ini kami lakukan bukan karena kami memihak salah satu calon Dekan, tapi semata-mata ingin menuntut agar pak Rektor menegakkan dan bertindak sesuai aturan yang ada yang menurut kami sudah dilanggar oleh Rektor sendiri,” tukasnya.
“Kami melihat banyak terjadi kesalah pahaman di UNIMA selama ini. Menurut kami ini dikarenakan banyak kesepakatan-kesepakatan yang dibuat diluar aturan. Seharusnya, kesepatakan itu harus sesuai aturan dan bukan aturan yang sesuai kesepakatan,” ujar Langi dalam orasinya.
Dr Allen Manongko yang juga turut ambil bagian dalam aksi tersebut mengatakan, seharusnya aturan yang digunakan adalah Statuta UNIMA tahun 2003. Faktanya, dalam proses penjaringan anggota senat di Fekon, ada poin yang nyata-nyata menyalahi aturan terkait keterwakilan anggota senat.
“Penjaringan anggota senat di Fekon menyalahi aturan. Tapi anehnya, malah muncul SK yang di tanda tangani Rektor, padahal Dekan tidak mau menerima proses pembuatan SK itu karena menyadari melanggar aturan,” ujar Manongo sembari menambahkan jika saat ini Fekon hanya memiliki satu jurusan yang membawahi dua program study.
“Kami akan terus berjuang agar aturan ini ditegakkan. Sebanyak 68 Dosen telah menandatangani dukungan agar proses penegakkan aturan ini dikawal dan dilanjutkan. Kami ingin semua berjalan sesuai aturan sehingga tidak ada pihak yang nantinya dirugikan,” ujar Manongko.
Sementara, Dr Robert Winerungan yang juga ikut serta dalam demo ini mengatakan, terkait dugaan pemalsuan dokumen atau SK penetapan anggota Senat di Fekon yang kini beredar, sementara dibahas dengan pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.
“Kami pernah rapat dengan Dekan, beliau mengatakan bila SK yang ditandatangani Rektor tetap ia simpan karena menurutnya ada yang salah sehingga pemilihan Dekan belum dilakukan. Anehnya, ada SK yang muncul yang serupa dengan itu namun terdapat banyak kesalahan atau perbedaan dari dokumen SK sebelumnya yang belum sempat disahkan, yang menurut kami SK itu palsu,” ujar Winerungan.
Terkait hal ini, Rektor UNIMA Philoteus Tuerah justru mengatakan bila SK itu sah, hal ini dibuktikan kala dirinya hendak memenuhi keinginan dari beberapa pihak untuk membatalkan surat yang telah ditandatanganinya. Dimana dalam ungkapannya menurutnya, untuk membatalkanya dirinya tak punya dasar yang kuat.
“Kalau ini dilakukan, bisa berujung pidana sebab akan ada pihak yang dirugikan. Jadi saya tidak bisa membatalkan SK itu, sebab kalau saya membatalkanya, itu menyalahi aturan dan itu sudah saya konsultasikan dengan PTUN. Di SK itu kan terdapat nama-nama yang juga sebenarnya tercantum dalam SK sebelumnya,” jelas Tuerah sembari menambahkan kalau pekan depan, ia akan mengadakan rapat dengan Dosen-dosen di Fekon untuk memberikan penjelasan.(Jefrry)
0 komentar:
Post a Comment