Hal itu disampaikan para Kepala UPT pusat dipimpin Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan kepada Gubernur dan Wagub Sulut di ruker Gubernur, Selasa (22/03) kemarin.
Menurut Sorongan dalam menujang program ODSK tersebut bentuk dukungan yang akan dilakukan 7 UPT pusat tersebut seperti membantu nelayan, terutama yang ada di wilayah pesisir, meminta moratorium ke pusat lewat Gubernur agar kapal ikan lokal dibawah 30 GT bisa beroperasi kembali. Karena sebelum moratorium jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 195 kapal, sekarang tinggal 97 kapal karena yang lain sudah ditenggelamkan.
Termasuk kapal transhipment (khusus kapal angkut) yang kini tidak diijinkan untuk mengangkut ikan.
"Akibat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Susanti ribuan nelayan Sulut kehilangan pekerjaan," jelas Sorongan.
Karena itu Gubernur minta, para Kepala UPT pusat segera masukan laporan, minggu depan akan saya sampaikan kepada Presiden atau kepada Ibu Megawati, karena Menteri Susi hanya dengar kepada Presiden atau Ibu Mega.
“Bapak-Bapak secepatnya memberikan laporan dengan melampirkan data secara lengkap kepada saya, nanti minggu depan akan saya sampaikan kepada Presiden atau kepada Ibu Mega supaya Presiden dan Ibu Mega Panggil Menteri Susi, untuk paraf permohonan laporan kalian, sehingga nelayan kita bisa bekerja kembali,’ tegas orang nomor satu di Sulut ini.
Gubernur menyebutkan, ketentuan yang ada bagi kapal 100 GT paling lambat satu bulan harus kembali ke dermaga. Dan setiap kapal ada satu petugas dari TNI AL dan satu petugas Observer.
Demikian pula dengan dengan keberadaan 2200 warga Philipina Sangihe (Phisang) di Bitung dalam waktu dekat status mereka sudah jelas, karena Imigrasi saat ini sedang melakukan pendataan, sehingga mereka sudah bisa memiliki KTP Indonesia. Sementra terkait dengan keberadaan Politeknik kelautan dan perikanan di Bitung.
Sedangkan kapal kapal nelayan bantuan pemerintah yang ijinnya sudah lewat, Gubernur minta segera diurus perpenjangannya, kita jangan hanya membiarkan begitu saja. Artinya semua kapal yang tidak memiliki ijin supaya dibantu karena sudah menjadi tugas kita membantu para nelayan kita, sebut Dondokambey.
Untuk itu guna memudahkan pengurusan ijin kapal ke pemerintah pusat, Gubernur perintahkan agar Dinas Keluatan Perikanan Sulut segera membuka unit pelayanan perijinan satu atap di kantor yang dipimpin Ronald Sorongan. Diketahui 7 UPT pusat yang hadir dalam pertemuan itu yakni Politeknik KP Bitung, Balai Diklat Perikanan Aertembaga, Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, Pangkalan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bitung, Balai perikanan air tawar tatelu, Balai karantina ikan Kelas II Manado dan Balai karantina ikan tahuna.
(Roker)
0 komentar:
Post a Comment