Melihat hal itu, DPRD Sulut tengah mengatur regulasi ataupun aturan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K).
Dengan adanya Ranperda RZWP3K ini, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meningkat.
Namun keraguan terhadap Ranperda inipun mulai timbul, salah satunya datang dari anggota DPRD Sulut Kristovorus Deky Palinggi (KDP). Menurut KDP Ranperda Zonasi ini prematur, dan terkesan hanya untuk kepentingan investor asing.
"Karena Perda ini kalau disahkan adalah Perda prematur dan sarat dengan kepentingan dan keuntungan perusahaan asing, dalam hal ini perusahaan tambang yang ada di pulau Bangka," ujarnya.
Lanjut, KDP yang merupakan Aleg yang diusung oleh partai Golkar menuturkan bahwa satu-satunya provinsi yang akan punya perda Zonasi adalah Sulut.
"Dari seluruh Indonesia hanya Sulut yang pertama punya Perda zonasi, jangan sampai ada indikasi permainan uang agar perda zonasi ini cepat selesai," tukasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan digenjotnya Ranperda Zonasi ini, akan membuat banyak rakyat Sulut khususnya pecinta biota laut, baik Nasional maupun Internasional akan sangat menyayangkan apabila ada perusahaan besar datang untuk merusak biota laut yang ada, seperti pulau Bangka.
Senada dengan KDP, anggota DPRD Sulut lainnya Denny Sumolang, khawatir bahwa Ranperda ini cenderung akan menjadi Broker Investasi.
"Ranperda zonasi belum ada public hearing. Perda harus melindungi kedaulatan teritorial dalam hal ini pulau-pulau kecil jangan Perda hanya menjadi broker investasi,” pungkasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment