Penjelasan Wagub tersebut usai membuka rapat penyusunan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut sesuai PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Rabu (20/7/2016) siang tadi.
"Sulut mendapatkan keistimewaan dari Dirjen Otda Kemendagri. Dimana perampingan OPD lingkup Pemprov Sulut hanya 10 persen. Sedangkan daerah lain perampingan OPD hingga 25 persen," ungkap Wagub.
Wagub Kandouw menyebutkan Pemprov Sulut sendiri ketambahan OPD baru yakni dinas kebudayaan, Dinas Administrasi Capilduk KB, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Dinas Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.
Dikatakan Wagub, setelah perubahan OPD total eselon IB berjumlah 1 sedangkan eselon 2A tetap jumlahnya 42, sedangkan eselon 2B dari jumlah 11 menjadi 9, eselon 3A tetap berjumlah 270 sedangkan eselon 3B dari 9 menjadi kosong, eselon 4A jumlahnya 753 menjadi 724, eselon 4B kosong.
"Jadi sebelum perubahan total pejabat struktural lingkup Pemprov Sulut berjumlah 1086 setelah perubahan menjadi 1045 pejabat struktural," ungkap Wagub.
Saat ditanya awak media kapan akan diberlakukan dinas baru tersebut. Wagub pun menjawab akan segera dilakukan.
"Maksimal tanggal 20 agustus Perdanya harus sudah diketok dan diserahkan ke Kemendagri. Makanya Perdanya ini harus segera di bawah ke DPRD Sulut untuk dibahas bersama Pemprov Sulut," pungkas mantan Ketua DPRD Sulut ini.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment