TOMOHON, Elnusanews - Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak bersama Wakil Walikota
Syerly Adelyn Sompotan di Tahun 2017 nanti akan melaksanakan program
unggulan EMAS yakni E-Government, merubah wajah Kota Tomohon, Akselerasi
Pembangunan dan Smart City.
Kapala Bagian Hubungan Masyarakat Fransiskus Ferdinand Lantang SSTP
mengatakan, dalam rangkaian program ini juga akan dilaksanakan penyatuan
pelayanan publik yang berada dalam satu atap yakni menjadikan gedung
Kantor Walikota Tomohon saat ini sebagai pusat pelayanan umum, yang
terdiri dari beberapa SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan
seperti perijinan dan administrasi terkait lainnya.
"Hal ini untuk
memberikan kemudahan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat,
yang juga akan difasilitasi dengan infrastruktur memadai serta sarana
transpotasi yakni tersedianya kendaraan yang dioperasikan pemerintah
Kota khusus mengangkut masyarakat ketika akan mengurus perijinan di
kantor satu atap," tutur Lantang.
Melalui media massa melalui pengumuman para lurah dalam setiap kegiatan
di wilayahnya masing-masing, sehingga dimengerti dan dipahami masyarakat
yang selanjunya mendukung seluruh program pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
"Terobosan ini selaras dengan apa yang disampaikan
Presiden RI sebagai Komitmen dalam memajukan Pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menopang laju perekonomian
bangsa. Diantaranya melalui Penyederhanaan Perizinan," katanya.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah
Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan
kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan
penyederhanaan birokrasi di sektor properti.
"Mengungkapkan bahwa sudah
banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak
hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari
Paket Kebijakan Ekonomi ke-13. Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan
penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong,
memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang
hanya 11 izin," tukasnya.
Dalam penjelasan presiden di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta,
Selasa, (29/11). Bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang
telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan
rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga
terjangkau.
"Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan
biaya bagi pengembang untuk membangun rumah, sekali lagi rumah MBR,
bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan.
Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang
yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga
rumah sebelumnya," pungkasnya.
Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah
perizinan dan upaya-upaya lainnya, disadari bahwa dalam realisasinya di
lapangan masih ditemukan adanya kendala.
"Oleh karenanya, Presiden Joko
Widodo berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada
sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk
mencari solusi secara bersama-sama. Karena itu pemerintah Kota Tomohon
sangat mengharapkan topangan dan dukungan dari seluruh komponen
masyarakat guna mensukseskan pelaksanan program dan kegiatan bagi
kepentingan umum," tutup Kabag Humas dan Protokol. (LoL)
0 komentar:
Post a Comment