 |
| Foto : Pansus LKPJ saat tinjauan lapangan di Samsat Amurang |
DEPROV,Elnusanews - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun lewat dana APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang ada di Desa Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan dipertanyakan. Pasalnya dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulut mendapati bahwa RTLH yang dibangun tidak memungkin bagi rakyat miskin untuk di tempati.
Terkait hal tersebut salah satu pimpinan DPRD sulut Stevanus Vreeke Runtu (SVR), mengatakan bahwa RTLH yang dibangun oleh Dinas Sosial harus ditingkatkan dan disesuaikan.
"Apabila memungkinkan RTLH tersebut dihibahkan saja ke penduduk sekitar, karena mungkin mereka bisa kerja gotong royong atau melalui Kades atau Lurah. Itu lebih bermanfaat, selama tidak melanggar undang-undang," ujar SVR saat diwawancarai oleh sejumlah awak media, Rabu (12/04) siang.
SVR mengusulkan agar kedepan pembangunan RTLH bisa ditingkatkan, karena jika melihat keadaan RTLH yang ada dimana setengahnya hanya menggunakan beton dan setengahnya lagi menggunakan tripleks tidak representative lagi untuk di huni.
"Jadi bukan persoalan tidak layak, karena pasti tidak akan bertahan lama. Kalau itu beton setelah itu tripleks dan tidak dipakai plafond maka itu tidak sehat. Jadi ada baiknya kalau mau sehat harus memakai plafond , dan kedepan mau diusulkan mau ditingkatkan, karena kalau hanya memakai tripleks itu tidak bertahan lama," ungkapnya.
Senada dengan SVR, Wakil Ketua Pansus LKPJ Hi Amir Liputo SH mengatakan RTLH menurutnya masih sangat jauh dari harapan.
"Jadi, memberi rumah kepada orang miskin ini adalah harapan kami, tapi yang terjadi justru jauh dari harapan, malah jauh dari harapan hidup. Jadi menurut saya justru orang yang tinggal disitu hilang harapannya dan ini perlu diperbaiki kedepan," pungkas Liputo. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment