DEPROV,Elnusanews -- Legislator DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP), Selasa (22/10/2019) siang, menggelar Kopi Darat (Kopdar) terkait hasil serapan aspirasi mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Sulut.
Dalam Kopdar tersebut yang dihadirkan sejumlah guru besar, praktisi pendidikan serta aktivis ini Melky Pangemanan membeberkan hasil kerjanya selang bulan September pasca dilantik.
"Sejak dilantik 9 September 2019 saya memiliki komitmen untuk masuk kantor setiap hari. Padahal tidak ada keharusan bagi anggota DPRD untuk hadir langsung di kantor. Dan saya membuka ruang untuk penyampaian aspirasi di ruangan saya dari pukul 09.00 sampai 11.00," ujar Melky Pangemanan.
Dari hasil serapan aspirasi, dilanjutkan Melky Pangemanan, masalah pendidikan yang paling banyak.
"Mulai dari masih adanya pungli yang terjadi di sekolah, diskriminasi bagi penyandang disabilitas di tingkat sekolah hingga kualitas pendidikan Sulut yang masih di bawah standar. Maka dari itu, saat ini dihadirkan sejumlah praktisi dan ahli dalam memberikan masukan kepada saya sebagai wakil rakyat dan bisa menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Sulut," ujar legislator PSI ini.
Atas inovasi tersebut, MJP sapaan akrabnya mendapat apresiasi yang positif dari salah satu akademisi Sulut yakni, Roy Gosal. Menurut gosal dari 45 anggota DPRD jika dinilai, MJP mendapat nilai A.
"Saya menilai Pak Melky mendapat nilai A karena hanya Melky yang mempunyai laporan kinerja," ujar Gosal.
Sementara itu, dari hasil Kopdar yang dimoderatori langsung oleh wartawan senior Deasy Holung tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado Drs David Legi dalam forum mengatakan, saat ini yang menjadi problem inti adalah rendahnya standar pendidik dan tenaga kependidikan.
"Juga masuk rendahnya standar pengelolaan pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan serta standar pembiayaan yang sangat berpengaruh pada hasil baik siswa dan kompetensi siswa di tingkatan nasional," jelas David Legi.
Adapun solusi yang diberikan, lanjut Kepala SMK Yadika Manado ini, yakni peningkatan kompetensi guru melalui bimtek dan diklat.
"Juga peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan supervise. Serta pengadaan payung hukum layanan pendidikan berkualitas dalam bentuk Perda dan Pergub," tutupnya.(RaKa)
0 komentar:
Post a Comment