“Saudara-saudara ASN telah dipercayakan pimpinan di Kabupaten dan Kota untuk mengemban tanggungjawab di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Untuk itu, tunjukkanlah integritas melalui kinerja kita masing-masing,” kata Sekdaprov Silangen saat membuka Rapat Asistensi dan Supervisi (RAS) Penyelenggaraan PTSP Prima di Provinsi Sulut di hotel Peninsula Manado, Kamis (24/10/2019).
Rapat ini diikuti Asisten III Setda Pemprov Sulut Asiano Gammy Kajati SE Msi, Kadis PM-PTSP Provinsi Sulut Dr Frangky Manumpil, Kepala DPM-PTSP Kabupaten/Kota.
Menurut Silangen, dengan kinerja yang berintegritas tinggi dari para ASN, maka sistem pelayanan perijinan terpadu baik di Provinsi, Kabupaten maupun di Kota, akan berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan masyarakat luas.
Untuk itu, dia memberi apresiasi langkah strategis DPM-PTSP dalam melakukan sinergitas baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota se-Sulut. Hal ini patut dilakukan, karena instansi ini menjadi salah satu idola dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu di masyarakat.
Silangen pun berpesan agar para ASN yang mendapat kepercayaan dan tanggungjawab pada instansi ini, agar tidak gampang terjebak pada godaan yang pada akhirnya, berdampak buruk bagi ASN itu sendiri.
“Mengurus perijinan, bukan hal yang mudah. Karena pasti ada godaan disana. Tapi saya yakin, dengan kerja yang berintegritas, apalagi dengan memiliki iman yang kuat, godaan itu pasti bisa dieliminir, ” ungkap Silangen.
Para peserta Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP Prima se-Sulut
Pada kesempatan yang sama, Silangen mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan perijinan yang prima yaitu menyederhanakan, memudahkan dan melancarkan berbagai urusan administratif perijinan.
“Jadi sederhanakan, mudahkan dan lancarkan apa yang menjadi tanggungjawab kita, apalagi terkait pelayanan publik,” tandas Sekdaprov Silangen.
Selain itu, Silangen pun meminta agar kerja berintegritas dapat mendorong laju investasi di Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Investasi sangat dibutuhkan, dan kabupaten dan kota menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perijinan yang terjadi ikut pula menentukan hight atau low cost daerah,” tandasnya.
Diakhir sambutan, Silangen berharap apa yang disampaikan Presiden Jokowi dapat diwujudkan DPM-PTSP di daerah ini.
“Memastikan sent and delivered-nya, kebijakan yang dilakukan ke masyarakat harus dipastikan, apakah sudah memberi manfaat kepada masyarakat atau belum. Maka perlu pengecekan di lapangan,” tutup Silangen.
Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi Sulut Dr Frangky Manumpil mengatakan, ijin terkait kapal ikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, disampaikan melalui layanan Perizinan Online Terpadu atau Online Single Submission (OSS) BKPM pusat.
“Sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Provinsi, dapat disampaikan melalui DPM-PTSP Sulut. Akan tetapi, dalam waktu satu bulan, kami akan melakukan turun lapangan sebanyak tiga kali. Sehingga proses perijinan terkait kapal ikan dari kabupaten pun kota, dapat kami layani. Nanti akan ada tim yang menjemput berkas tersebut,” ungkap Manumpil seraya berharap, langkah ini menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan di lapangan.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment