DEPROV,Elnusanews -- Komisi II DPRD Sulut, Senin (9/03/20) kemarin, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado.
Dikatakan Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricilla Cindy Wurangian, dalam pertemuan tersebut terangkat beberapa hal penting guna menunjang visi dan misi Gubernur dan Wagub Sulut diantaranya, pembukaan rute penerbangan dari maskapai Philipine Airline yang diusahakan akan beroperasi masuk ke sulut dalam kurun waktu dekat ini.
"Dalam pertemuan dengan balai karantina ada beberapa hal penting sebenarnya kita ingin menunjang visi dan misi Gubernur dan wagub sudah diusahakan dalam waktu dekat ini juga ada Philipine airline yang akan beroperasi masuk ke Sulut, kemudian juga kapal Bitung Davao Roro yang sudah beberapa kali dijalankan namun terhenti, dan sekarang akan di jalankan lagi," kata Cindy.
Politisi partai Golkar Sulut ini juga menjelaskan, dengan adanya arus transportasi ini kita juga harus melihat peluang-peluang bisnis atau usaha disana. Ketika para wisatawan disana datang atau bepergian ke philipin, misalnya masuk ke sulut, souvenir pun untuk makan sendiri tidak bisa. Nah ini yang perlu diclearkan karena memang peraturan dari Kementerian Pertanian.
"Kemudian juga yang harus kita perhatikan bukan hanya barang bisa masuk, tetapi juga barang dari sulut harus bisa keluar. Misalnya jika kita memperbolehkan barang dari philipina masuk apakah kita juga diperlakukan demikian kesana. Itu juga harus dipastikan," paparnya.
Lebih lanjut dijelaskannya pula, berhubungan dengan balai karantina pertanian kelas I Manado dan Perindag dirinya mendorong agar pemerintah dapat mencarikan solusi terkait barang-barang yang ada di Sulut bisa terjual ke luar daerah.
"Kemudian berhubungan dengan karantina dan dinas pertanian serta perindag dimana barang-barang dari Sulut contohnya daging babi yang familiar. Harga sekarang menurun jadi otomatis kita harus mencari solusi lain bagaimana supaya barang-barang ini bisa terjual atau bisa sampai ke luar sulut supaya bisa menjaga stabilitas harga," jelasnya.
Disisi lain kata Cindy, barang atau produk pertanian peternakan babi ini di sulut dilabel masih ada penyakit HOC Kolera, padahal diketahui bersama bahwa di Sulut banyak peternak babi, maka dari itu ini harus di follow up karena ini merupakan kendala utama sehingga daging babi di sulut tidak bisa dijual ke daerah lain.
"Hoc Kolera ini dari sejak saya periode lalu sudah sempat digaung-gaungkan akan di urus dan di follow up akan tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian sehingga ini menjadi salah satu kendala utama kenapa ternak babi di sulut sulit untuk dikirm ke provinsi lain, padahal sesama indonesia. Jadi kita tidak bicara ekspor ke luar negeri, tetapi sesama indonesia saja sulit karena ada surat dari kementerian yang menyatakan ternak babi di sulut ada HOC Colera. Itu yang harus di seriusi oleh dinas pertanian jangan samapai sudah berganti kadis beberapa kali tetapi masalahnya hanya itu saja. Dan sampai sekarang saya sendiri sudah tidak tahu sampai dimana, tapi yang pasti itu menjadi salah satu kendala utama. Jadi pemerintah harus berpikir bagaimana untuk mengatasi ini karena peternakan babi ini merupakan peternakan rakyat di sulut. Itu merupakan salah satu contoh," paparnya.
Dirinya pula menandaskan, pihaknya dalam hal ini komisi II akan berkoordinasi kembali ke Kementerian Pertanian terkait kendala tersebut.
"Jadi kita akan coba berkoordinasi kembali ke bahan bahan buah-buahan, sayur, dan umbian umbian ke kementerian pertanian. Kita akan lihat disana supaya sulut juga bisa menjadi salah satu pelabuhan atau bandara yang bisa menerima barang-barang impor tentunya dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat supaya apa yang kita punya di sini aman," tandasnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment