DEPROV,Elnusanews -- Diparipurnakannya dua ranperda usulan prakarsa DPRD Sulut yakni, ranperda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan ranperda tentang pengendalian sampah plastik, mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut.
Hal ini disampaikan juru bicara FPG DPRD Sulut Cindy Wurangian, saat membacakan pemandangan umum fraksi Partai Golkar, pada rapat paripurna internal DPRD Sulut, Rabu (24/05/21) pagi.
"FPG menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkrit yang pada hari ini sudah dibuktikan salah satunya dengan paripurna DPRD Provinsi Sulut pengajuan 2 buah ranperda usul prakarsa DPRD Sukut untuk menjadi ranperda prakarsa DPRD Provinsi Sulut yakni, ranperda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan ranperda tentang pengendalian sampah plastik," kata Wurangian.
Dalam pandangan FPG, Srikandi DPRD Sulut ini menjelaskan, dengan adanya ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas akan lebih banyak ruang untuk dilakukan peningkatan.
"Dari Fraksi Partai Golkar dimana kita perhatikan perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas pasti banyak ruang untuk dilakukan peningkatan sebagaimana juga sudah diamanatkan pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 agar ranperda ini nanti bisa mengatur secara komprehensif melalui pendekatan segala bidang apakah bidang kesehatan, bidang pendidikan, lapangan pekerjaan, dan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya agar bisa terwujud kehidupan bagi para penyandang disabilitas yang lebih berkualitas lebih adil lebih sejahtera lahir dan batin lebih Mandiri dan lebih bermartabat," jelas Wurangian.
Sementara itu, terkait ranperda tentang pengendalian sampah plastik dikatakan Wurangian, FPG melihat saat ini kesadaran dari masyarakat masih kurang atau belum disiplin dalam membuang sampah penanganan dari pemerintah pasti juga ada ruang untuk peningkatan.
"Oleh karena itu FPG memandang perlu ada payung hukum di daerah provinsi Sulawesi Utara yang nantinya mengatur koordinasi dengan pemerintah pusat dengan provinsi maupun dengan kabupaten kota dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan juga dalam penanganan dari pemerintah untuk mengendalikan sampah-sampah plastik ini dan tentunya tidak mengesampingkan mengabaikan atau melangkahi domain wewenang dari pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat ini," paparnya.
Oleh karena itu dikatakan Wurangian, kedua ranperda menurut FPG layak disetujui untuk dibahas ditingkat lanjut.
"Maka terhadap dua buah ranperda yaitu yang pertama ranperda perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan ranperda pengendalian sampah plastik, Partai Golkar menyatakan setuju untuk dibahas diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku pada saat ini," kuncinya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment