DEPROV,Elnusanews -- Banyak pihak yang mengkritik pemerintah lantaran Vaksinasi mandiri atau berbayar yang dilaksanakan oleh Kimia Farma dinilai dapat menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat.
Namun tak sedikit juga yang setuju dengan adanya program pemrintah terkait vaksinasi mandiri atau berbayar tersebut. Salah satunya datang Legislator DPRD Sulut H. Ayub Ali Albugis.
Menurut politisi PAN ini, program vaksinasi mandiri yang digagas oleh pemerintah diciptakan karena pemerintah dinilai tidak mampu lagi melayani vaksinasi secara keseluruhan, apalagi saat ini pandemi belum berakhir dan saat ini indonesia sudah berada pada gelombang ke II covid 19.
"Pandemi masih belum berakhir. Pemerintah secara tidak langsung telah bekerjasama dengan pihak ketiga. Artinya pemerintah sudah tidak mampu melayani vaksinasi secara keseluruhan secara serentak sehubungan dengan gelombang covid 19 yang luar biasa. Apalagi dengan adanya covid 19 varian delta," kata Ayub, saat diwawancarai oleh wartawan, Selasa (13/07/21) siang.
Dirinya pula mengaku bahwa sebagaimana hasil koordinasi dengan Direktur Umum Kimia Farma Nurcahyo, kimia farma telah diberikan izin untuk melaksanakan vaksinasi mandiri, tidak mungkin kimia farma melaksanakan vaksinasi mandiri tanpa ada izin.
"Otomatis kemekes memberikan izin dikandung maksud untuk mempercepat terbentuknya Heard Imunity (Kekebalan Tubuh) supaya tidak menyebar kemana-mana, sehingga karena pihak ketiga yang melaksanakan, otomatis ada ongkos. Ongkos yang ditetapkan di Jawa itu Rp 879 140. apakah vaksin yang diberikan oleh kimia farma akan juga keseluruh indonesia, mudah mudahan demikian kata Dirum itu berarti kedepan akan dilakukan hal yang sama, cepat atau kita harus berpositif thinking," jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya setuju apabila vaksinasi mandiri atau berbayar ini diberlakukan karena itu merupakan langkah yang positif guna mengurangi timbulnya kerumunan antrian panjang masyarakat saat mendapatkan vaksin dan percepatan terbentuknya heard imunity.
"Saya setuju kalau untuk kebaikan atau positif didalam rangka untuk percepatan pembentukan Heard imunity, ini penting karena kesehatan adalah paling utama, kalau masyarakat sakit bagaimana akan membangun negara, bagaimana roda ekonomi bisa berputar, kinerja juga akan turun, pasar akan sepi karena adanya aturan PPKM dalam bentuk mikro atau darurat itu bentuk pembatasan yang otomatis kegiatan ekonomi akan terbatas.," tandas Ayub, sembari menambahkan jika ekonomi terbatas maka pertumbuhan ekonominya akan turun, maka pendapatan akan rendah. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment