MINUT,Elnusanews - Oknum pejabat pemerintah Kabupaten Minut harus
netral, jangan mengiring aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih
incumbend. Hal tersebut diungkapkan ketua DPD 2 partai Golkar Drs Denny
Ronny Wowiling kepada wartawan media ini
di kantor, Senin (7/12) Sore.
Menurut Dewo sapaan akrab Wowiling, sudah banyak sekali keluhan ASN kepada dirinya yang juga, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minut. "Sejumlah ASN mengeluhkan kepada saya tentang ulah oknum pejabat tersebut yang menyalah gunakan kekuasaanya untuk mengharuskan ASN memilih salah satu incumbend," tutur Dewo.
Wowiling menyayangkan tindakan oknum pejabat tersebut yang secara terselubung mengarahkan ASN untuk memihak ke salah satu calon yang adalah incumbend. "Semua itu sangat disayangkan seharusnya dia (oknum pejabat red) tidak meyalagunakan pengaruh dan kekuasaanya sehigga melanggar netralitas PNS," ungkap Dewo.
Lanjutnya, dia berharap ASN mendapatkan kebebasan memilih dan jangan di polarisasi seperti ini. "Biarkanlah mereka (ASN red) memilih sesuai hati nurani mereka tanpa tekanan dan intimidasi karena hak memilih adalah hak hakiki setiap orang termasuk juga ASN," kata Dewo. Lanjutnya untuk oknum pejabat itu sendiri sudah teridentifikasi dan sudah diketahui. (Tommy)
Menurut Dewo sapaan akrab Wowiling, sudah banyak sekali keluhan ASN kepada dirinya yang juga, saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minut. "Sejumlah ASN mengeluhkan kepada saya tentang ulah oknum pejabat tersebut yang menyalah gunakan kekuasaanya untuk mengharuskan ASN memilih salah satu incumbend," tutur Dewo.
Wowiling menyayangkan tindakan oknum pejabat tersebut yang secara terselubung mengarahkan ASN untuk memihak ke salah satu calon yang adalah incumbend. "Semua itu sangat disayangkan seharusnya dia (oknum pejabat red) tidak meyalagunakan pengaruh dan kekuasaanya sehigga melanggar netralitas PNS," ungkap Dewo.
Lanjutnya, dia berharap ASN mendapatkan kebebasan memilih dan jangan di polarisasi seperti ini. "Biarkanlah mereka (ASN red) memilih sesuai hati nurani mereka tanpa tekanan dan intimidasi karena hak memilih adalah hak hakiki setiap orang termasuk juga ASN," kata Dewo. Lanjutnya untuk oknum pejabat itu sendiri sudah teridentifikasi dan sudah diketahui. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment