Berdasarkan pernyataan beberapa waktu lalu yang dilontarkan Walikota Max Lomban bahwa penerimaan THL adalah warga penduduk asli kota Bitung, namun yang terjadi tidak sesuai realita dilapangan.
Hal ini membuat DPRD Bitung mengambil sikap untuk mengeluarkan THL yang terlanjur dipekerjakan tetapi memiliki KTP luar Bitung atau merekayasa administrasi kepedudukan.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Frangky Julianto dan Habryanto Ahmad, mendesak agar Pemerintah Kota yakni, Walikota meninjau kembali keberadaan THL yang bukan penduduk Bitung.
" Seharusnya yang wajar diangkat sebagai THL orang Bitung bukan orang luar Bitung ," tegas kedua anggota DPRD ini kepada wartawan, Kamis (18/8/2016).
Menurutnya dengan tidak diakomodirnya masyarakat Bitung maka tingkat pengangguran bertambah dan berdampak pada banyak masalah sosial.
" Yah jelas, ketika bukan orang Bitung yang diangkat wajar saja banyak penganguran meningkat di Kota Bitung ini ," pungkasnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment