 |
| Kepada Dinas PMDD Daerah Sulut Royke Mewoh. |
Hal ini dikatakan oleh Kepada Dinas PMDD Daerah Sulut Royke Mewoh kepada wartawan, Kamis (15/2/208) di ruang kerjanya Kantor Gubernur Sulut.
"Untuk dana desa (AD) sekarang memang sudah dikeluarkan suatu Juknis oleh Kemendes dan lebih difokuskan kepada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dalam arti, sesuai untuk pemberdayaan masyarakat sesuai instruksi pak Presiden bahwa itu harus padat karya. Pada saat selesai melaksanakan pekerjaan sudah harus dibayar kepada kemasyarakat. Artinya pekerjaan ini tak boleh ditenderkan kalau dia dalam berbentuk infrastruktur itu tak boleh ditenderkan harus diberikan kepada masyarakat yang mengerjakan itu," bebernya.
Lanjut Mewoh mengharapkan agar supaya pemerintah desa yang mengelola dana desa itu benar-benar memperhatikan juknis yang sudah disampaikan oleh kemendes.
"Jadi dasar pemanfaatannya keuangannya sudah ada tinggal pemerintah desa yang memperhatikan itu agar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan," katanya.
Terkait dengan pengawasannya, ia menyebutkan harus dimulai dari perencanaan, jadi pendamping lokal desa (PLD) harus mengikuti tahapan dari Musrembangdes hingga penetapan APBD, malahan sampai dengan pendampingan serta pertanggungjawaban.
Dikatakannya pada tahun 2018 ini, sistem pencairan keuangannya itu ada dua termin.
"Termin pertama dimanfaatkan setelah dipertanggungjawabkan baru keluar termin kedua.
Pemanfaatan keuangan dana desa (DD) secara keseluruhan sudah ditetapkan melalui APBDes, setelah ditetapkan APBDes baru dimanfaatkan. Nah, APBDes ini harus minta persetujuan di Bupati atau Walikota setelah itu dimanfaatkan," tuturnya.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment