DEPROV, Elnusanews - Menindaklanjuti soal keluhan masyarakat terkait dengan ganti rugi lahan pembangunan revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) melakukan rapat dengar pendapat dengan Balai Sungai, Pemkot Manado, dan BPN. Kamis (04/10) siang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Hi. Amir Liputo SH mengatakan, rapat tersebut sudah kesekian kalinya dilakukan karena ada hal yang mendasar terkait dengan persiapan pembangunan revitalisasi DAS Tondano.
"Sesuai hasil pertemuan dengan Balai Sungai di Jakarta, untuk dana pembebasan lahan masih banyak. Kurang lebih Rp 30 Miliar. Jadi tak benar kalau dikatakan tak ada dana," ungkap Liputo yang didampingi anggota komisi III Billy Lombok SH.
Dirinya juga mengungkapkan jika permasalahan ganti rugi lahan ini tidak dapat diselesaikan, maka dana 30 milyar bantuan dari pemerintah Jepang tersebut tidak akan terserap.
"Pekan depan kami akan progres lagi. Makanya kami minta ketegasan dari Balai Jalan untuk tanda tangan berkas kapan. Pemkot juga harus tegas. Karena kalau sampai akhir tahun ini tak tuntas, maka kita akan rugi," paparnya.
Lebih jauh lagi Liputo menegaskan, dalam hal ini tak ada yang kebal hukum. Karena proyek tersebut akan menyelamatkan warga.
"Dasar kita yaitu tanah adalah milik negara dan untuk kepentingan masyarakat. Makanya kami undang para lurah, Pemkot Manado, BPN dan Balai Jalan untuk cari tahu apa kendala proyek soal pembebasan lahan dan keluarga mana yang masih bermasalah," tuturnya.
Dari hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa, BPN akan serahkan peta bidang besok (hari ini). Senin pekan depan, lurah akan ke kantor Balai Sungai untuk ambil cek list berkas-berkas yang kurang untuk disampaikan ke warga. Masyarakat yang lengkap berkas tinggal menunggu. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment