Terbukti, nama penerima yang harusnya tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan dari Pemkot tetap tercantum dalam daftar penerima Bansos Covid-19 tahap pertama.
Dari data penerima Bansos Covid-19 tahap I Pemkot Bitung, salah satu nama anggota DPRD Kota Bitung yakni, Hasan Suga terdaftar sebagai salah satu penerima.
Nama politisi PAN Kota Bitung ini tercantum dalam daftar penerima untuk Kecamatan Maesa dan namanya ada di urutan 176 dalam daftar yang dirilis oleh Pemkot Bitung dengan keterangan Non PKH/Sembako.
Temuan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Pemkot Bitung bahwa penerima bantuan dikhususkan bagi pekerja non formal.
Apalagi keterangan itu juga dituliskan di bagian awal daftar penerima yang beredar soal profesi para penerima bantuan terdiri dari sopir, tukang ojek, buruh harian lepas, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya.
Hasan sendiri saat dihubungi mengaku sudah mengetahui soal namanya masuk sebagai sabagi salah satu penerima Bansos Covid-19 dari Pemkot Bitung.
“Saya tahu dari orang kampung yang menyampaikan bahwa nama saya masuk sebagai salah satu penerima Bansos,”ucap Hasan via telepon, Senin (4/5/2020).
Mendapat informasi itu, Hasan mengaku langsung menghubungi lurah agar namanya dicoret dan diganti dengan warga yang benar-benar layak menerima bantuan.
Ia juga sangat menyayangkan Pemkot masih menggunakan data lama yakni data tahun 2016 atau 2017 sebagai acuan penyaluran Bansos Covid-19 tanpa dilakukan verifikasi atau pendataan kembali.
“Saya akan kembali cek, apakah nama saya masih ada sekaligus mengecek apakah para penerima benar-benar layak atau jangan-jangan masih ada yang seperti saya,” cetusnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkot Bitung, Ruddy Wongkar sempat mengaku kaget dan menyatakan jika data yang berisi nama Hasan Suga merupakan yang terbaru.
“Ya, itu data update dan sudah diverifikasi Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan,” kata Ruddy.
Data itu menurutnya, sudah digunakan sejak awal penyaluran bantuan yakni data dikumpulkan oleh sejumlah perangkat daerah dan sudah melalui tahap verifikasi.
“Iya. Untuk tahap I data dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan. Sedangkan tahap II data dari kelurahan yang kemudian diverifikasi Dinas Sosial,” tuturnya.
Pun demikian, Ruddy mengaku akan kembali mengecek dan jika betul akan segera dilakukan revisi. “Kami akan cek dan lakukan revisi,” tandasnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment