DEPROV,Elnusanews -- Terus bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Sulut yang dua hari terakhir ini melonjak tajam hingga mencapai 71 orang, membuat sebagian besar warga mendesak agar kiranya pemerintah provinsi dapat segera mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulut.
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengingatkan agar pemerintah daerah mengkaji secara detail apabila akan diusulkan PSBB.
“Begini, untuk PSBB kewenangan Pemerintah pusat. Kalaupun untuk diusulkan saya harap pemerintah daerah masing-masing untuk mengkaji sebaik-baiknya dampak dari PSBB itu,”kata Angouw, saat diwawancarai oleh wartawan, Senin (11/05/20) siang.
Politisi PDI perjuangan ini pula mengibaratkan bahwa pemerintah daerah adalah ‘dokter’.
“Ibaratnya kitakan sedang sakit, pemerintah itu adalah dokter. Jadi dokter harus kaji sebaik mungkin kalau obatnya ringan, sakitnya tidak sembuh, kalau obatnya keras, bisa-bisa overdosis,” papar Angouw.
Dirinya pula menyarankan agar kebijakan pemberlakuan PSBB di Sulut dapat mengkaji secara mendalam terutama soal dampak yang ditimbulkan jika PSBB di Sulut diberlakukan.
"Jadi saya menyarakan dikaji baik-baiklah mengenai kebijakan PSBB ataupun pengajuan PSBB, karena itukan harus diajukan, harus diseutujui oleh pemerintah pusat, tapi dampaknya juga hrus dikaji supaya kita juga bisa membuat keputusan yang tepat," tutupnya. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment