![]() |
Komisi II DPRD Sulut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perkebunan |
Komisi II yang di Ketuai Marlina Moha Siahaan, menegaskan Dinas Perkebunan harus mencari solusi agar pengadaan bibit di daerah ini harus diambil lewat petani Sulut. Hal ini mengingat di APBD Sulut 2016 ini, Dinas Perkebunan melakukan pengadaan sebanyak 243 ribu bibit cengkih dan pala serta 200 ribu kelapa, namun herannya kenapa bibit ini berasal dari luar daerah.
Moha juga mengatakan bahwa harusnya petani bisa memiliki nilai tambah dengan hal tersebut, bukan dinikmati oleh petani di luar daerah. "Petani Sulut harusnya bisa memiliki nilai tambah dengan ini bukan dinikmati petani luar daerah," ujarnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perkebunan Sulut Ricky Tumandoek mengatakan tak dapat berbuat lebih, karena untuk pengadaan bibit diatur oleh pemerintah pusat.
"Kami hanya menjalankan peraturan, namun ini memang merugikan kita, kami minta adanya langkah politik dar DPRD Sulut agar bersama-sama perjuangkan ke pemerintah pusat," pungkas Tumandoek. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment