Menurut ketua komisi III, Toar Keintjem, hal ini tidak di perbolehkan karena menabrak aturan dan kami menentang kebijakan tersebut. "Namanya juga bantuan untuk siswa miskin, tidak boleh ada potongan. Karena kalau ditemukan seperti itu, maka akan menjurus ke pidana," jelas Keintjem.
Ketua komisi III DPRD kabupaten Minsel, Toar Keintjem yang didampingi oleh anggota komisi III lainnya seperti, Wakil ketua komisi, Meivy Karuh SH, Sekertaris komisi, Harianto Suratinoyo, dan anggota komisi Elvis Kodongan, juga menambahkan bahwa posisi mereka saat ini hanya sebatas Sidak. "Kami hari ini dalam Sidak, hanya mencari data awal untuk dicek kebenaranya. Dan, bukannya tidak mungkin akan hearing di DPRD. Baik SKPDnya maupun Kepseknya," ketus Toar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Minsel, Ollyvia Lumi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek sekolah tersebut terkait dengan laporan ini. "Yah, saya akan cek dan pastinya Kepsek tersebut akan dipanggil, untuk kami mintakan klarifikasi," pungkas Lumi.
Sebelumnya, laporan dari orang tua siswa dan beberapa LSM ke kantor DPRD Minsel pada bulan Desember 2015, menjelaskan bahwa adanya potongan BSM yang tidak wajar. Bahkan menurut siswa yang mengalami hal tersebut membenarkan bahwa ada potongan yang tidak wajar. Meski dijelaskan hanya potongan Administrasi, namun beberapa orang tua siswa merasa keberata kalau BSM dipotong pada anak mereka. (VANDY)
0 komentar:
Post a Comment